Berita Sulut
BPK RI Audit Kinerja ODSK Program Andalan Olly Dondokambey - Steven Kandouw
BPK RI Perwakilan Sulut mulai pekan depan akan mulai melakukan Long Form Audit Report (LFAR) atau audit kinerja program Pemda.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut mulai pekan depan akan mulai melakukan Long Form Audit Report (LFAR) atau audit kinerja program Pemda.
Hal itu disampaikan Karyadi, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut kepada tribunmanado.co.id, Sabtu (19/3/2022)
Audit kinerja ini akan dilakukan bersama dengan audit laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2021.
Satu di antara yang jadi sasaran BPK yakni mengaudit kinerja Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) merupakan program andalan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang sudah dilakukan sejak 2016.
"Program ODSK yang sudah dicanangkan ini seberapa efektif menanggulangi kemiskinan," kata Karyadi.
Realiasi APBD yang dimanfaatkan untuk mengeksekusi program diharapkan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
Sejauh mana Provinsi Sulut menanggulangi kemiskinan akan diukur dalam audit ini
"Dulunya sebelum ada program berapa indeks kemiskinan, sesudah ada program berapa indeks kemiskinan, atau seberapa banyak pengangguran berkurang setelah ada program ini," katanya
Harapannya dengan ada program ini dapat diukur misalnya gini rasio makin menyempit, pendapatan per kapita naik
"Duit dari APBD digelontorkan, pendapatan masyarakat tetap, naik atau turun," ujar dia.
BPK ingin mengukur, apa program itu nyata, tepat sasaran, apa benar masuk ke kantong orang miskin.
"Hari Senin (21 Maret), BPK sudah siap di lapangan melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Gubernur Olly Dondokambey pun menerima dengan tangan terbuka rencana BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja program pemda
Hasil kerja pemerintah merupakan tangung jawabnya sebagai kepala daerah, menjaga akuntabilitas dan mensejahterakan masyarakat supaya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah
Olly Dondokambey mengatakan, sasaran Pemerintah juga bukan hanya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tapi bagaimana anggaran yang dikelola bisa mengingkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.
"Pencapaian kita lakukan, masyarakat bisa merasakan langsung," ungkap Mantan Anggota DPR RI ini. (ryo)
Baca juga: Gempa Pagi Ini Guncang Jawa Barat Sabtu 19 Maret 2022, Baru Saja Guncang di Laut, Info Terkini BMKG
Baca juga: Pantas Dua Polisi Penembak 6 Anggota FPI Divonis Bebas, Ternyata Hakim Punya Dua Pertimbangan
Baca juga: Aufar Hutapea Terseret Kasus PS, Olla Ramlan: Kita Memang Sudah Waktunya Berpisah
