Sebut Ada Menteri Ingin Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Reshuffle Saja daripada Minta Pemilu Ditunda

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar soal Pemilu ditunda beredar hingga menjadi sorotan publik.

Terkait hal tersebut dari politisi Partai Demokrat pun turut menanggapi soal isu tersebut.

Hingga meminta Presiden untuk segera melalukan reshuffle.

Baca juga: Sosok Donny Rahajoe Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Punya Jabatan Mentereng di Sinar Mas Land 

Baca juga: Akhirnya Muncul Pengakuan Alffy Rev Project Wonderland Indonesia Dibayai Doni Salmanan

Baca juga: Terungkap Konsekuensi Bagi Penerima Uang dari Indra Kenz dan Doni Salmanan yang Tak Lapor Polisi

Politisi Partai Demokrat yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengimbau kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Herzaky beralasan menyusul adanya menteri yang ingin menunda Pemilu 2024 mendatang.

"Jika benar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, kami merasa itu langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun daripada mengemis-ngemis meminta pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Menurut dia, bila ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik, memang lebih baik Presiden mengganti pembantunya tersebut.

"Yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur. Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," katanya.

Ia menyebut, sisa waktu dua tahun ini merupakan situasi yang genting, apakah Presiden Jokowi ingin meninggalkan legasi yang baik atau buruk.

Tidak ada alasan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang belakangan mengemuka.

Surya Paloh meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini.

 "Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya Paloh usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).

Surya Paloh menilai, Presiden Jokowi menganggap pemerintahan saat ini cukup baik, sehingga kocok ulang menteri tak akan terjadi.

Namun, NasDem tetap menghargai semua keputusan yang akan diambil Presiden Jokowi terhadap jajaran kabinetnya.

Alasannya, perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Kecuali, presiden yang memiliki hak prerogatif, mengatur kabinetnya, merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Fungsi dan peran yang dijalankan pembantunya," ucapnya.

"Jadi kembali kepada hak-hak prerogatif presiden dan Nasdem saya yakin Golkar juga sama kita menghargai itu semuanya," pungkasnya.

Pengamat: Perlu Tunggu Sinyal Politik ke Depan Jika Benar Ada Reshuffle

Isu reshuffle atau perombakan kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus.

Kali ini, isu reshuffle akan dilakukan pada akhir Maret 2022 ini.

Berdasar isu yang beredar, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sesuai kebiasaan Presiden Jokowi sebelumnya, reshuffle kabinet dilakukan pada hari Rabu Pon.

Sesuai penanggalan, tanggal 23 Maret 2022 ini merupakan Rabu Pon.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo meyakini akan ada reshuffle kabinet kembali dalam bebera waktu ke depan.

Namun, soal waktu hanya Presiden Jokowi yang mengetahuinya.

Alasannya, menurut Karyono, jika yang dipanggil menghadap Presiden Jokowi hanya Zulkifli Hasan, itu belum menunjukan sinyal kuat bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Biasanya presiden kalau mau melakukan reshuffle ada sinyal-sinyal yang bisa kita baca. Misalnya mengumpulkan ketua umum partai koalisi dan bertemu dengan partai non-koalisi yang rencananya akan masuk di dalam reshuffle kabinet. Biasanya begitu," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (9/3/2022).

Sehingga, lanjut Karyono, perlu dilihat kembali indikator-indikator ke depan, sinyal-sinyal politik apa yang bakal terjadi sebelum hari reshuffle.

Apakah, ada pertemuan ketua umum partai koalisi dan lainnya.

"Saya tidak mau terburu-buru menyimpulkan pertemuan Presiden dan Zulkifli Hasan itu sebagai sinyal reshuffle dalam waktu dekat. Perlu di perkuat dengan sinyal-sinyal lain," ucap Karyono.

Meski begitu, Karyono mengatakan bahwa PAN belum masuk ke dalam kebinet, bukan berarti tidak boleh mendukung pemerintah.

"Karena, bisa juga terjadi kesamaan pandangan dan komitmen yang dibangun antara Presiden dan ketum PAN," jelas Karyono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, membantah dirinya telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak betul," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet.

Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas.

Lalu, Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim menyebut, bahwa isu reshuffle kabinet dengan memasukan PAN ke dalam koalisi berhebus ke dirinya.

Menurut Luqman, berdasarkan informasi yang ia terima, PAN bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan satu wakil menteri (wamen).

"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ucap Luqman.

Namun, Luqman belum bisa memastikan plot kursi menteri yang akan didapat oleh PAN.

Luqman juga belum mendapatkan informasi lengkap mengenai isu reshuffle ini.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini. (Tribunnews/Chaerul/Yudha/Kompas Tv)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com