Supersemar

Kontroversi Penerbitan Surat Perintah 11 Maret 1966, Isu Pemindahan Kekuasaan hingga Keaslian Naskah

Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah surat perintah yang dari Presiden Soekarno kepada Suharto.

Dok. Handout
Kontroversi Penerbitan Surat Perintah 11 Maret 1966, Isu Pemindahan Kekuasaan hingga Keaslian Naskah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hari ini 56 tahun lalu, tepatnya 11 Maret 1966, Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret diterbitkan.

Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah surat perintah yang dari Presiden Soekarno kepada Suharto.

Supersemar berisi mandat Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca-peristiwa G30S.

Baca juga: Potret Neraka di Mariupol: Rusia Menyerang Setiap 30 Menit, Warga Saling Serang Berebut Makanan

Namun, Supersemar masih menjadi kontroversi hingga kini, karena ketiga versi naskah yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dinyatakan tidak autentik.

Surat perintah ini berisi instruksi kepada Suharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat RI, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi memulihkan ketertiban.

Dikutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal yang ditulis oleh John Roosa, semua tindakan Suharto disahkan melalui instruksi-instruksi yang ditandatangani Presiden Soekarno, termasuk pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada 2 Oktober dan pengesahannya sebagai panglima militer keadaan darurat baru yang disebut Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 1 November.

Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada 4 Desember juga atas perintah resmi yang ditandatangani Presiden Soekarno.

Suharto bahkan menggunakan instruksi presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota kabinet Soekarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri.

Soekarno memprotes perintah yang diberikannya pada 11 Maret 1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan.

Namun, kata-kata Presiden Soekarno tidak mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.

Suharto sangat cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya sidang MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 (parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri), sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan
menampak kejelasan.

Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved