Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Bitung

Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung Atas Usulan Pembayaran Lahan Stadion Duasudara

DPRD Bitung kembali angka bicara terkait dengan mencuatnya pengusulan anggaran pembayaran lahan Stadion Duasudara.

tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere
Rafika Papente, Ketua Komisi I dan personel fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bitung. 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung kembali angka bicara terkait dengan mencuatnya pengusulan anggaran pembayaran lahan Stadion Duasudara Manembo-Nembo Bitung.

Hal itu terungkap saat rapat kerja Komisi I DPRD Kota Bitung, dengan mitra kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Dalam rapat itu, dihadapan Komisi I DPRD Bitung, pihak Dispora menyampaikan tentang anggaran masih memiliki utang untuk pembayaran lahan stadion Duasudara.

Sebelumnya sekitar tahun 2020, pemerintah kota Bitung di era kepemimpinan Maximiliaan Jonas Lomban Wali kota Bitung dan Maurits Mantiri Wakil walikota Bitung sempat membayar setengah dari total jumlah pembayaran Rp 10 miliar lebih.

Pasca terkuaknya pembayaran ke pihak pemilik lahan dalam hal ini keluarg mantan orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Utara, menuai komplein dari pemilik lahan lainnya yakni Keluarga Luntungan-Rompis.

Puncaknya berlangsung rapat dengar pendapat, antara pihak eksekutif, legislatif, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kota Bitung, keluarga Luntungan-Rompis, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bitung, Badan Pertanahan Kota Bitung dan pihak lainnya pada pertengahan tahun 2022 lalu.

Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung terkait ini, sempat di tuangkan dalam resmi kepada pimpinan DPRD Bitung, tertanggal 30 Desember 2020.

Dalam surat yang ditanda tangani Geraldi Mantiri Ketua fraksi PDI Perjuangan Kota Bitung dan Meidy Tuwo sekretaris fraksi, memuat perihal penundaan pembayaran lahan stadion dua sudara.

“Jadi sejak dulu Fraksi PDI-P kota bitung bukan melarang sehingga harus dasar hukum jelas pembayaran stadion.

Jelas disini menunda pembayaran sampai dengan adanya kepastian hukum, terhadap Status tanah,” kata Rafika Papente Ketua Komisi I DPRD Bitung yang juga personil fraksi PDIP yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

Rafika Papente, juga membenarkan adanya usulan itu rapat kerja baru-baru ini.

Kepala Diapora yang menyampaikan, soal anggaran yang kurang sementara masih ada utang untuk sisa pembayaran lahan stadion.

Kemudian penyampaian kadis, dipertajam oleh teman-teman anggota Dewan, yang bertanya soal kelanjutan pembayaran.

Rafika menganggap usulan itu sebuah hal yang wajar. 

Lewat Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) kota Bitung,  selaku perangkat daerah terkait punya kewajiban menyampaikan hal tersebut. 

Namun kata dia, usulan itu tidak serta-merta akan disetujui.

"Harus mengikuti prosedur dalam penyusunan anggaran. Jadi nanti tergantung pembahasan di Badan Anggaran ketika APBD Perubahan mulai dibahas.

Apalagi setahu saya masih ada proses hukum terkait kepemilikan lahan itu. Jadi nanti akan dikroscek dulu soal proses hukum tersebut," tuturnya.

Rafika kemudian berbicara dalam kapasitas anggota DPRD Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan, yang mengingatkan bahwa pembayaran lahan Stadion Duasudara pernah ditentang oleh fraksinya.

"Kalau dalam kapasitas saya sebagai anggota fraksi tentu lebih jelas lagi. Fraksi kami pernah melayangkan surat untuk menangguhkan sementara pembayaran tahap dua.

Jadi kami sudah pasti akan bersikap kritis untuk usulan itu. Kami tidak mau salah langkah," tandasnya. 

Kendati demikian, politisi cantik ini menegaskan tidak keberatan dengan rencana pelunasan dimaksud. 

Sepanjang tidak ada permasalahan, pihaknya justru akan mendukung hal itu.

"Ini menyangkut uang rakyat dan jumlahnya besar. Kalau nantinya ada masalah kita juga pasti kena. Makanya kalau kita hati-hati itu hal yang wajar.

Bukan semata-mata karena keberatan atau tidak setuju," tandasnya.

Anita Lomban Kepla Dispora Kota Bitung,  membenarkan perihal dimaksud.

Meski tak bicara banyak, ia mengakui usulan itu perlu dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2022.

"Iya, akan diajukan," kata Anita Lomban.

Anita juga mengakui pelunasan pembayaran masuk dalam daftar utang Pemkot Bitung melalui instansi yang ia pimpin. 

Utang itu sudah berumur dua tahun karena pembayaran tahap pertama berlangsung medio 2020 lalu.

"Kita masukkan dalam daftar utang Dispora," tandasnya.

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. (crz)

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. 

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. (crz)

Delapan Warga Ukraina Dilaporkan Tewas, Imbas Serangan Militer Dilakukan Rusia

Jokowi Resmikan Jalan Tol, Warga Berharap Aturan Wajibkan Kendaraan Berat Melintas di Jalan Tol

Bolaang Mongondow Utara Kini Mempunyai Gedung Pusat Jajanan Kuliner dan Rumah Produksi Kopi

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved