Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung Atas Usulan Pembayaran Lahan Stadion Duasudara

Namun kata dia, usulan itu tidak serta-merta akan disetujui.

"Harus mengikuti prosedur dalam penyusunan anggaran. Jadi nanti tergantung pembahasan di Badan Anggaran ketika APBD Perubahan mulai dibahas.

Apalagi setahu saya masih ada proses hukum terkait kepemilikan lahan itu. Jadi nanti akan dikroscek dulu soal proses hukum tersebut," tuturnya.

Rafika kemudian berbicara dalam kapasitas anggota DPRD Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan, yang mengingatkan bahwa pembayaran lahan Stadion Duasudara pernah ditentang oleh fraksinya.

"Kalau dalam kapasitas saya sebagai anggota fraksi tentu lebih jelas lagi. Fraksi kami pernah melayangkan surat untuk menangguhkan sementara pembayaran tahap dua.

Jadi kami sudah pasti akan bersikap kritis untuk usulan itu. Kami tidak mau salah langkah," tandasnya. 

Kendati demikian, politisi cantik ini menegaskan tidak keberatan dengan rencana pelunasan dimaksud. 

Sepanjang tidak ada permasalahan, pihaknya justru akan mendukung hal itu.

"Ini menyangkut uang rakyat dan jumlahnya besar. Kalau nantinya ada masalah kita juga pasti kena. Makanya kalau kita hati-hati itu hal yang wajar.

Bukan semata-mata karena keberatan atau tidak setuju," tandasnya.

Anita Lomban Kepla Dispora Kota Bitung,  membenarkan perihal dimaksud.

Meski tak bicara banyak, ia mengakui usulan itu perlu dibawa dalam pembahasan APBD Perubahan 2022.

"Iya, akan diajukan," kata Anita Lomban.

Anita juga mengakui pelunasan pembayaran masuk dalam daftar utang Pemkot Bitung melalui instansi yang ia pimpin. 

Utang itu sudah berumur dua tahun karena pembayaran tahap pertama berlangsung medio 2020 lalu.