Polemik Pencairan JHT

Soal Dana JHT, Menaker Bertemu Presiden Jokowi Minta Pencairannya Disederhanakan

Seperti yang diketahui soal masalah pencairan JHT tengah jadi sorotan publik. Hal tersebut terkait Jaminan Hari Tua yang cair di usai 56 Tahun.

Editor: Glendi Manengal
Kemenaker RI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui soal masalah pencairan JHT tengah jadi sorotan publik.

Hal tersebut terkait Jaminan Hari Tua yang cair di usai 56 Tahun.

Hingga Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Sosok yang Bikin Ayu Aulia Depresi, Ternyata Bukan Zikri Daulay

Baca juga: Sosok Donny Saragih, Kepala Balai Karantina Pertanian Manado, Dorong Petani Milenial Jadi Eksportir

Baca juga: Kecelakaan di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Mobil Patroli Polisi Terlibat, Terjadi Pukul 10.30 WIB

Petisi online menolak aturan baru pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan
Petisi online menolak aturan baru pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan (change.org)

Presiden Jokowi yang terhormat, telah memanggil Menaker Ida Fauziyah ke Istana, termasuk Menko Perekonomian. 

Sang Presiden kebanggan masyatakat, membicarakan soal Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Kesehatan yang diributkan publik belakangan ini.

Namun dari keterangan Ida Fauziyah setelah Ia bertemu dengan Jokowi, sama sekali tidak disampaikannya soal JHT yang cair di usia 56 tahun.

Yang disampaikan oleh sang Menaker, adalah soal penyederhaan pencairan JHT.

Lalu apakah aturan soal JHT cair usia 56 tahun juga dibahas? Belum jelas, karena berdasarkan keterang Ida Fauziyah, ia tak menyinggung itu sama sekali. Berikut ulasan dan keterangan sang Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan siap merevisi aturan pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Menaker mengaku akan merombak aturan yang menjadi kontraversi ini setelah menghadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (21/2/2022) kemarin.   

Bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Ida Fauziyah dipanggil Presiden Jokowi guna membahas aturan pencairan JHT yang menjadi polemik.

Pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“Tadi (kemarin) saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden,” ujar Menaker, Senin (21/02/2022) dikutip dari setkab.go.id.

“Menanggapi laporan kami,  Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan.”

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
  • Berita Terkait :#Polemik Pencairan JHT
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved