Aturan JHT

Aturan Pemerintah soal JHT, Buruh Desak Cabut Aturan Baru Pencairan Jaminan Hari Tua

Diketahui hal tersebut membuat Partai Buruh dan Serikat Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut aturan soal JHT.

Editor: Glendi Manengal
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ilustrasi buruh 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui saat ini terkait Jaminan Hari Tua (JHT) tengah jadi sorotan publik.

Diketahui hal tersebut membuat Partai Buruh dan Serikat Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut aturan soal JHT.

Berikut sikap yang diambil Partai Buruh dan Serikat Buruh.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Profesi Eks Suami Mawar AFI Steno Ricardo, Punya Jabatan Penting di Perusahaan

Baca juga: Berakhir Ricuh, Warga yang Antre Sempat Mendobrak Pintu Ruang Penyimpanan Minyak Goreng

Baca juga: Akhirnya Terungkap Siapa Sosok Wanita di Tato Ferry Irawan, Anak Venna Melinda Kesal

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Menurutnya, pihaknya memberikan waktu paling lambat tujuh hari kepada pemerintah untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Kemudian, mengembalikan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Hal itu, disampaikan Said Iqbal sebagai sikap Partai Buruh dan Serikat Buruh setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aturan pencairan JHT dipermudah.

Ada lima sikap yang diambil Partai Buruh dan Serikat Buruh, termasuk mendesak Menaker untuk mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

"Sikap Partai Buruh dan serikat buruh soal JHT dan JKP, yakni pertama, mengapresiasi sikap Presiden yang mendengar aspirasi dari rakyat agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 segera direvisi," katanya saat konferensi pers secara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV, Selasa (22/2/2022).

"Karena memang pada awalnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 melawan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo yang belum dicabut," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Said, instruksi Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu, adalah wajar dan diaspresiasi Parti Buruh dan serikat buruh.

Said menambahkan, sikap Partai Buruh dan serikat buruh yang kedua, yakni sudah selayaknya aturan JHT dikembalikan pada isi Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 atau dengan kata lain mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

"Jangan lagi, tanda petik Menaker dan Menko Perekonomian main akal-akalan, entah apa kami belum tahu, kalimat-kalimat yang akan dituangkan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022," ungkapnya.

"Definisi merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud Presiden Jokowi adalah mencabut Permenaker tersebut. Dengan demikian, yang akan berlaku adalah tetap Permenaker Nomor 19 Tahun 2015," lanjutnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved