Sejarah Berdirinya Kabupaten Bolmong Utara

Untuk sosialisasi, justru dalam bebagai pertemuan sosialisasi pemekaran dengan berbagai kalangan masyarakat malah membuat kesepakatan untuk memasang papan plang kecil bertuliskan Binadow yes di depan rumah di seluruh desa, mulai dari Kecamatan Sangkub sampai perbatasan di Kecamatan Pinogaluman.

Ini artinya, tugas pertama sosialisasi presidium sudah terlaksana dengan baik. Sedang, untuk menunaikan tugas kedua, dalam bulan Februari 2003 dilakukan serangkaian kunjungan silaturahmi.

Di kota palu, Sulawesi Tengah pertemuan dilaksanakan bertempat di rumah kediaman mondar Kotompot. Di provinsi Gorontalo di rumah Dra. H.H.Datungsolang.di kotamobagu, di rumah Drs. Asripan Nani sedangkan di manado yaitu dikediaman Drs. Lexy Gobel

Dari pertemuan itu terbentuk komitmen yang lebih kuat di antara para elit Binadow untuk menyatukan kekuatan lobi mereka menuju pemekaran.

Pasca serangkaian pertemuan di berbagai kota dengan para tokoh Binadow, dewan presidium melangkah ke puncak, yaitu menggelar rapat-rapat persiapan pelaksanaan acara silaturahmi Nasional Masyarakat Binadow.

Sebelum menggelar acara itu presidium tercatat sempat melakukan dialog dengan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow MF Manoppo dan Wakil Ketua DPRD Soenardi Soemanta ihwal aspirasi pemekaran Binadow.

Hasil pertemuan itu sangat membesarkan hati, karena pimpinan DPRD menyatakan mendukung dan berjanji memproses aspirasi itu, yaitu setelah pihak DPRD menerima proposal studi kelayakan calon daerah mekaran.

Pertemuan ini jelas sangat penting, karena dukungan dari pihak DPRD notabene merupakan salah satu syarat politik penting untuk mewujudkan pemekaran sebagaimana aturan PP 129/2000.

Acara silaturahmi Nasional Masyarakat Binadow akhirnya dapat diwujudkan pada 17 Mei 2003 di lapangan kembar Boroko. Keberhasilan itu merupakan kerja keras presidium terutama ketua pelaksana acara Ust Nahupang

Dalam acara ini hadir pihak pemerintah, yang diwakili Asisten I Pemkab Bolmong Drs Ferdy Roringkon. Juga dihadiri pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, masyarakat dan para elit dari rantau (Jakarta, Makassar, Palu, Papua, Gorontalo, Kotamobagu dan Manado) serta ribuan masyarakat calon daerah mekaran dari kecamatan Sangkub hingga Pinogaluman. Kegiatan silaturahmi nasional tersebut, diantaranya, menghasilkan rekomendasi untuk :

(1). Menyusun dokumen kelayakan dan analisis potensi wilayah sebagai syarat resmi pemekaran,

(2). Menyepakati agenda untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan Provinsi Sulawesi Utara serta pihak DPRD Bolmong dan Sulawesi utara; sera

(3). Mencapai kesepakatan menggalang sunber dana untuk menunjang perjuangan pemekaran.

Semua rekomendasi itu langsung ditindak lanjuti presidium. Di antaranya, mengadakan pertemuan tanggal 23 Juni 2003 dengan pemerintah kabupaten induk, baik eksekutif maupun legislative serta pertemuan dengan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan terjadi dalam suasana kekeluargaan.

Bupati berjanji akan memberikan dukungan, termasuk dana bagi proses perjuangan pemekaran itu. Selanjutnya presidium meminta agar Bupati mengeluarkan rekomendasi untuk pemekaran. Rekomendasi itu tak pelak merupakan salah satu kunci untuk terwujudnya pemekaran nanti.

Rekomendasi itu akhirnya dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada 12 Oktober 2003. Lebih 4 bulan sesudah dimintakan secara langsung oleh presidium. Sekembali dari pertemuan dengan pihak DPRD Bolmong pada mei 2003, presidium segera memacu upaya untuk memenuhi permintaan DPRD untuk proposal pemekaran itu lengkap dengan segenap criteria dan pemenuhan berbagai indicator dalam PP 129/2000.