Sejarah Berdirinya Kabupaten Bolmong Utara

Di antara yang dilakukan pemerintah adalah memekarkan beberapa kecamatan, misalnya, kecamatan Bolangitang di mekarkan jadi dua, yakni Kecamatan Bolangitang Timur dan kecamatan Bolangitang Barat.

Berhasil juga memekarkan Kecamatan Kaidipang yang menambah satu satuan administrasi tingkat kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pinogaluman Serta, secara khusus untuk Kecamatan Sangkub dimekarkan satu kecamatan tambahan, yaitu Kecamatan Sang Tombolang. Khusus tentang posisi Kecamatan Sangkub, yang sebelumnya belum terlibat dalam aspirasi pemekaran, justru pasca pemekaran.

Awalnya itu sekadar dinyatakan Subhan Hassan, namun kemudian menjadi aspirasi utuh kecamatan sangkub. Artinya, pada tahun 2003, sudah enam kecamatan yang bergabung dan punya niat yang sama, yaitu bersatu padu memekarkan sebuah daerah otonom baru, yaitu: Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub.

Jumlah kecamatan ini memperkuat keterpenuhan syarat-syarat-syarat pemekaran sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Meski sebenarnya dalam aturan itu, tiga kecamatan saja sudah cukup sebagai syarat minimal pemekaran kabupaten.

Tiga tahun sesudahnya (2003), kegiatan Apel Akbar Deklarasi awal itu hendak diperingati dan dikukuhkkan kembali. Kali ini mengambil tempat di lapangan Inomasa (berarti ‘keramat’). Pertemuan besar kedua ini pantas dicatat tak sekedar niat selebrasi semata.

Karena, lewat kegiatan ini para penggiat pemekaran berniat memupuk kembali motivasi menuju pemekaran yang makin diidamkan masyarakat. Berkaitan pelaksanaan peringatan itu lahir komitmen dan langkah-langkah penyempurnaan perjuangan, di antaranya pembenahan organisasi pelaksanaan perjuangan pemekaran.

Tim berhasil ditetapkan dan diberi mandat melakukan penyempurnaan komposisi dan fungsi presidium mereka terdiri dari Ir. Sriyanto Ponongoa, Abdul muto Dg Mulisah, dan Uon Ponamon.

Tim ini sontak menetapkan Asripan Nani menjadi ketua Presidium Pemekaran Binadow pada rapat tanggal 2 Februari 2003. Sayang , karena kesibukan sang figure yang dipilih, yaitu masih berdomisili di Gorontalo kala itu dan sedang menyelesaikan S-2, karena itu, penetapannya dirasa perlu ditinjau.

Untunglah saat peringatan tiga tahun deklarasi pemekaran Binadow pada tanggal 15 Februari 2003, Tim Sembilan akhirnya berhasil melakukan penyempurnaan kepengurusan lagi, di samping menetapkan nama baku organisasi manjadi, Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Binadow (DPPKB).

Tim Sembilan menentukan pengurus Dewan Presidium yang ketua Umumnya dipercayakan pada Christofel Buhang S. Sos. sedang sekertaris Umum pada Drs. Asripan Nani pembenaran struktur ini terbilang pekerjaan strategis, karena galibnya pemekaran memang bukan pekerjaan gampang, apalagi sepele.

Berbagai persiapan kelengkapan kajian wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan politik sangat diperlukan sebagaimana bunyi PP No. 129/2000. Karena itu, latar belakang dari dua pengurus inti yang dipilih diasumsikan akan sangat cocok memperkuat kinerja organisasi.

Karena, ketua presidium posisinya kala itu adalah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow, sedang sang sekertaris, seorang birokrat di lingkungan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow. Dua hari setelah terbentuknya DPPKB, ketua dan sekertaris segera menggelar rapat.

Di antara hasilnya, adalah: komitmen presidium untuk mengoptimalkan sosialisasi pemekaran. Pemekaran harus dibuat menjadi kebutuhan segenap masyarakat Binadow, bukan kalangan elit saja.

Presidium juga bersepakat akan melakukan silaturahmi keberbagai masyarakat Binadow di rantau, yaitu di Palu, Gorontalo, Manado dan Kotamobagu.

Ini demi menggalang lobi politik yang diperlukan untuk menggolkan aspirasi pemekaran itu. Bahasan lain pada pertemuan itu adalah niat menggelar pertemuan itu adalah niat menggelar pertemuan akbar bertajuk Silaturahmi Nasional Masyarakat Binadow di Boroko. Sesudah rapat, semua agenda pembicaraan segera ditindaklanjuti.