Berita Manado

Permohonan Praperadilan Dikabulkan PN Manado, Santrawan Paparang: Penetapan AS EW Tersangka Tak Sah

Penetapan AS dan EW sebagai tersangka tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sebab jelas-jelas telah masuk ranah perdata

Penulis: Fistel Mukuan | Editor: Chintya Rantung
fistel mukuan/tribun manado
Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Seluruh permohonan praperadilan, yang diajukan Dr.Santrawan Paparang, SH, MH, MKn dan Hanafi Saleh, SH, terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulawesi Utara dikabulkan Ketua pengadilan negeri (PN) Manado, Djamaludin Ismail, SH, MH, beberapa waktu lalu.

Dimana Penetapan AS dan EW sebagai tersangka tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sebab jelas-jelas telah masuk ranah perdata.

Kepada tribunmanado.co.id Senin (7/2/2022) Paparang menjelaskan keputusan tersebut dikabulkan Ketua pengadilan negeri (PN) Manado, Djamaludin Ismail, SH, MH pada, Kamis (3/2/2022).

Diman Djamaludin mengabulkan permohonan yang diajukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Paparang selaku kuasa hukum Andi Sumual dan Ellen Walan.

Menurut Paparang, hasil putusan hakim praperadilan tersebut, maka tindakan termohon menetapkan AS dan EW sebagai tersangka tidak sah.

"Tindakan termohon yang menetapkan tersangka AS dan EW tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sebab jelas-jelas telah masuk ranah perdata," ucap Paparang.

Lanjutnya, dengan begitu hakim praperadilan setelah sidang putusan memerintahkan Direskrimum Polda Sulut, demi hukum secara tanpa syarat menghentikan penyidikan.

Paparang saat didampingi Hanafi Saleh juga sampaikan berdasarkan permohonan praperadilan dan replik yang diajukan pemohon, masalah tersebut jelas-jelas adalah ranah perdata yang dikuatkan oleh putusan hakim PN Manado.

Disampaikan Paparang hal yang dimasalahkan adalah hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kawanua Dasa Pratama, yang digelar pada 7 Agustus 2019 di best western lagoon.

Menurutnya, putusan hakim praperadilan menyatakan penetapan kedua klienya sebagai tersangka oleh pemohon, terlalu tergesa-gesa.

Paparang katakan akan melaporkan secara resmi Direskrimum Polda Sulut, penyidik dan penyidik pembantunya langsung ke Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Irwasum, Kadiv Propam dan Kabiro Paminal Polri.

Karena bagi Paparang, itu adalah kesalahan penyidikan yang memaksakan perkara yang bukan tindak pidana jadi pidana.

Paparang menjelaskan pokok masalahnya adalah hasil RUPS, dimana notulen rapat ditandangani diatas kertas bermeterai oleh 14 dari 16 pemegang saham.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved