Hillary Lasut

Hillary Lasut Sesali Perpres Batasi Korban Kekerasan Seksual Dapatkan Jaminan BPJS Kesehatan

Hillary Brigitta Lasut menyesalkan adanya regulasi pemerintah yang membatasi korban kekerasan seksual bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado
Hillary Lasut. 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPR RI asal Sulut, Hillary Brigitta Lasut menyesalkan adanya regulasi pemerintah yang membatasi korban kekerasan seksual bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Regulasi tersebut ialah Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 52 huruf R Perpres 82yang  tersirat, pelayanan kesehatan akibat tindakan pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Politisi Partai Nasdem ini merasakan ayat tersebut perlu direvisi karena banyak korban kekerasan seksual yang akan makin menderita karena aturan ini.

"Sejauh mana mereka bisa mengakses LPSK dan lembaga yang memberi jaminan?" katanya kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (25/01/2022).

Hillary mengatakan, ia sangat berharap nanti  ada perubahan regulasi dan menegaskan untuk mempermudah penangan dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

"Khususnya mereka yang mengalami kekerasan seksual, mungkin dapat dibuat kebijakan supaya BPJS Kesehatan dapat kembali menanggung biaya pengobatan korban kekerasan seksual," kata Hill, sapaannya.

Hillary bilang, adanya pembatasan itu tak sejalan dengan semangat RUU Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru disahkan DPR RI.

Ia berharap negara dalam kesempatan ini bisa menggunakan momentum disetujuinya RUU TPKS dan juga penyusunan Surpres RUU TPKS agar supaya dapat menegaskan bahwa BPJS Kesehatan sebagai lembaga seharusnya wajib menanggung biaya pengobatan dari korban kekerasan seksual.

"Kususnya yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit setempat," ujar dia.

Ia juga berharap BPJS dapat membantu masyarakat dalam upaya pengobatan pasca mengalami tindakan kekerasan seksual.

Semua pembiayaan dapat dipermudah demi upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual.

Sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang pemerintahannya melindungi hak-hak perempuan bisa terwujud.

"Dengan demikian masyarakat bisa melihat bahwa komitmen pemerintah dan institusi DPR juga kuat mau terus berjuang untuk hak-hak perempuan demi keadilan dan kepastian hukum buat seluruh masyarakat Indonesia," kata Anggota DPR RI termuda ini. (ndo)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved