Opini

Sudut Pandang HAM Menyuburkan Terorisme?

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi

Editor: Chintya Rantung
Dokumentasi Pribadi
Ayi Satria, Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Doktor STIK PTIK. 

Oleh : Ayi Satria, Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Doktor STIK PTIK

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kekuasaan aparat penegak hukum.

Idealnya penegakan hukum menjadi bagian dari upaya perlindungan dan penegakan HAM.

Namun dalam praktiknya dalam kacamata pemerhati HAM bahwa penegakan hukum masih rentan atau tidak luput dari praktik-praktik yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Penulis melihat bahwa pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan, baik sengaja ataupun tidak, yang menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup orang tersebut.

Namun hal ini bertentangan jika dikaitkan dengan penanganan terorisme di Indonesia.

Segala bentuk aksi terorisme mulai terjadi sekitar tahun 1998 dengan meledaknya bom di Rumah Susun Senen Jakarta dan di Atrium Plaza di Jakarta Pusat.

Aksi teror ini makin meluas ditahun 2000 berupa aksi peledakan bom malam natal di beberapa gereja.

Selanjutnya Hambali muncul sebagai penggagas serangan Bom Bali I dan Hambali pula yang menunjuk Imam Samudera untuk melakukan aksi teror di Batam dan memerintahkan Idris untuk melakukan aksi teror di Pekan Baru.

Saat ini Hambali sudah ditangkap oleh aparat intelijen Thailand pada tahun 2003. [1]

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved