Breaking News:

Berita Sitaro

Upah Pekerja Toko di Sitaro Bervariasi, Bergantung Pendapatan Usaha

Data yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindag-Naker) Sitaro, tercatat ratusan tenaga kerja kini bekerja di pertokoan.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Octavian Hermanses
Pusat pertokoan di Pasar Ampera Ulu Siau Kabupaten Sitaro. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Usaha pertokoan menjadi salah satu sumber lapangan pekerjaan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Dari data yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindag-Naker) Sitaro, tercatat ratusan tenaga kerja kini bekerja di pertokoan.

Sayangnya, upah para pekerja pertokoan tersebut masih terbilang standar, jauh di bawah angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara sebagai rujukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) setiap tahunnya.

Kepala Dinas Perindag-Naker Sitaro, Novia Tamaka mengatakan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) rata-rata perusahaan telah menerapkan standar UMK dalam memberikan upah kerja bagi karyawan atau pegawai, terkecuali pekerja toko.

"Berdasarkan format WLKP yang ada, rata-rata perusahan sudah mengacu pada UMP dalam membayar upah pekerja. Beda lagi dengan badan usaha pertokoan yang masih memberikan upah di bawa standar," ujar Tamaka.

Meski dalam penerapannya, setiap pengusaha pertokoan tidak membayar upah pekerja sesuai besaran standar yang ditetapkan pemerintah, namun kondisi ini disebabkan besaran pendapatan usaha pertokoan yang tak menentu.

"Karena besaran gaji karyawan pertokoan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. Tapi untuk hari raya, para pekerja pertokoan ini tetap mendapatkan THR dari para pemilik usaha," terangnya.

Namun demikian, Tamaka menyebut sejauh ini belum pernah ada laporan atau pengaduan dari pihak pekerja yang berujung hingga ranah hukum, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial.

Dia menambahkan, kendala utama pemerintah daerah dalam menetapkan UMK dikarenakan belum adanya Dewan Pengupahan di daerah yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur terkait buruh atau pekerja

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar Rp 3.310.723.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved