Breaking News:

News Analysis

BPK Sulut Ungkap Tuntutan Ganti Rugi capi Rp 700 Miliar, Ini Tanggapan Pengamat Hukum

Pengamat Hukum Sulut Rodrygo Elias mengatakan sebetulnya tidak semua kerugian negara harus dibebankan kepada orang yang mendapatkan kelebihan bayar. 

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Aldi Ponge
Dokumentasi Pribadi
Pengamat hukum Dr Rodrigo Elias 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut mengungkap Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Kabupaten dan Kota yang mencapai Rp 700 Miliar. 

Pasalnya, TGR tersebut berpotensi merugikan uang negara yang dapat berujung ke penegak hukum.

Pengamat Hukum Sulut Rodrygo Elias mengatakan sebetulnya tidak semua kerugian negara harus dibebankan kepada orang yang mendapatkan kelebihan bayar. 

Dirinya menilai, Kalau kelebihan bayar itu didasarkan pada suatu aturan berarti sebetulnya itu bukan kerugian negara atau TGR

"Ini kan biasa terjadi di institusi swasta atau pemerintah. Namun itu karena berdasarkan adanya Standar Pembayaran Minimun," beber Elias kepada Tribun Manado.

Menurutnya, ada juga kasus misalnya aturan penetapan gaji oleh kepala daerah, dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK), itu tidak bisa disebut TGR, kecuali ditemukan benar benar ada TGR.

Lembaga yang punya kewenangan terkait adanya kerugian negara itu hanya BPK, bukan  kejaksaan, bukan polisi, atau penyidik. 

"Selama itu ditetapkan oleh BPK, tetap mereka adalah lembaga yang punya kewenangan menentukan ada tidaknya kerugian negara, dan tidak harus masuk keranah penegak hukum, kecuali memang murni Pidana," jelas Elias.

Untuk itu, dirinya mengatakan ada beberapa poin yang harus ditekankan terkait TGR ini, pertama karena tidak ada standar pembayarannya, kedua, ada SK resmi.

Jika ada kelebihan membayar lainnya mungkin karena kelalaian dan lain sebagainya, itu bisa ditarik TGR

"Tetapi kalau di dapat berdasarkan suatu aturan, robah dulu aturannya, bukan minta ganti rugi," ujarnya.

Dirinya juga menyarankan BPK harus lebih jelih melihat kerugian negara, apakah karena kejahatan, apakah tidak ada standar pembayarannya atau ada kelalaian, dan apakah itu didapat berdasarkan SK penetapan dari kepala daerah. 

"Kecuali memang terbukti bahwa ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam rangka menggaruk keuangan negara, itu justru sudah korupsi.

Jadi BPK jangan seenaknya, begitu ada kerugian negara dibilang TGR, kerugian negara akibat kelalaian pejabat negara tidak bisa di TGR, apalagi yang mendapatkan bukan pejabat negara itu sendiri," pungkas Elias. (Mjr)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved