Breaking News:

Berita Tomohon

Wawali Tomohon Wenny Lumentut Harapkan LPM Terus Bersinergi Dengan Pemerintah

Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut membuka rapat koordinasi (rakor) Badan Kesbangpol Kota Tomohon bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Penulis: Hesly Marentek | Editor: Chintya Rantung
Humas Pemkot Tomohon
Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut saat membuka kegiatan rakor Kesbangpol bersama LPM Tomohon. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut membuka rapat koordinasi (rakor) Badan Kesbangpol Kota Tomohon bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kegiatan ini digelar di De Anna Resto dan Cafe Tomohon dengan menghadirkan narasumber pakar Hukum Toar Palilingan.

Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut saat membuka kegiatan menyampaikan setiap organisasi atau perkumpulan yang terbentuk selalu bertujuan baik.

"Tidak ada satu organisasi dibentuk dengan tujuan membuat kekacauan, kecuali organisasi terlarang dan organisasi intoleransi dengan garis keras," katanya.

Wenny Lumentut pun menceritakan pengalamannya yang rela mengorbankan jabatan demi menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Bumi Nyiur Melambai.

"Dahulu saya pernah duduk sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Saya diantara para pimpinan partai yang pertama kali menolak kehadiran FPI dan HTI di bumi Nyiur Melambai ini. Saya rela mengorbankan jabatan sebagai ketua DPD partai politik, karena saya menjaga kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara," ungkap Wenny Lumentut yang juga diketahui merupakan Mantan Ketua DPD Partai Gerindra.

Adapun Wenny Lumentut menyebut LPM ini sudah pernah dibentuk dan memiliki dasar berdasarkan peraturan daerah Kota Tomohon tahun 2005 no 23.

Untuk itu, LPM harus bersinergi dengan pemerintah dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota tujuannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta menjaga kerukunan dan lain-lain yang bertujuan baik.

"Saya harapkan peran serta LPM dalam Musrembang, mari kita kawal, karena setiap penganggaran tanpa melalui mekanisme merupakan target daripada KPK. Karena apa yang dilakukan tiba saat tiba akal itu kebanyakan bertujuan untuk kepentingan pribadi," jelas Wenny Lumentut.

"Mari bersama-sama kita jaga, kita kawal dan bersinergi agar supaya kepentingan dan kebutuhan masyarakat dari kelurahan, kecamatan hingga kota, dapat terakomodir dalam APBD," sambungnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved