Breaking News:

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hormati Putusan MK dan Janji Lakukan Perbaikan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya terkait UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusiona

Editor: Aswin_Lumintang
Dokumentasi Tribun Manado
Airlangga Hartarto 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya terkait UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Airlangga menyebut, pemerintah akan menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud,” kata Airlangga dilansir setkab.go.id, Sabtu (27/11/2021).

Lebih lanjut Airlangga menuturkan, pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK.

Yakni dengan melakukan perbaikan undang-undang dan melaksanakan arahan MK dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Pakar Ungkap Sederet Ambiguitas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” terang Airlangga.

Perlu diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan pemerintah pada 2 November 2020 lalu.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Namun ternyata ada beberapa pihak yang mengajukan permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada MK.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved