Breaking News:

News Analysis

MK Tetapkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Ini Kata Pengamat Hukum di Sulut

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat

Penulis: Isvara Savitri | Editor: Chintya Rantung
dokumentasi tribun manado
Pengamat Hukum Toar Palilingan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada Kamis (25/11/2021).

Sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan, MK memang berwenang melakukan uji formil maupun materiiil UU terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945.

Alasan MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah adanya cacat hukum formil, yaitu dalam proses pembentukannya tidak transparan dan tidak sesuai aturan.

Selain itu, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak jelas apakah hanya melakukan revisi atau pembentukan UU baru.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Hukum Toar Palilingan ketika dihubungi Tribunmanado.co.id.

Toar mengungkapkan UU Cipta Kerja memang hanya berpihak terhadap investasi dan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan pihak yang lain.

"Saat pembahasan banyak terjadi penolakan di mana-mana. Ada penjelasan namun hanya bersifat umum, tidak banyak keterbukaan. Maka MK putuskan inkonstitusional bersyarat," ujar Toar, Jumat (26/11/2021).

Pemerintah selama ini hanya terlihat mendorong agar UU Cipta Kerja segera disahkan sehingga muncul pemaksaan pelaksanaan regulasi turunannya.

"MK pasti juga mempertimbangkan bahwa ada masyarakat yang dirugikan terutama pihak akademisi dan pekerja, maka MK menyatakan harus ada perbaikan dalam dua tahun ini," tambah Toar.

Jika tidak ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun, maka UU Cipta Kerja akan benar-benar tidak berlaku.

Hal ini dilakukan agar tercipta jaminan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat.

MK juga mendorong agar tidak ada pelaksanaan yang bersifat strategis sebelum adanya revisi UU Cipta Kerja.

"Situasi sekarang juga tidak kondusif karena ada pandemi Covid-19, jadi harus dilakukan penataan kembali. Jangan dipaksakan berlaku dalam dua tahun ini, justru harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan jika ingin UU Cipta Kerja benar-benar berlaku," terang Toar(*)

Baca juga: Berkas Perkara Rachel Vennya Dinyatakan Lengkap, Polisi Segera Serahkan Tersangka dan Barang Bukti

Baca juga: Heboh Hujan Uang Koin Rp 500 Keluar dari Bagasi Bus Total 70 Juta, Warga Ramai-ramai Membantu

Baca juga: Rafathar Cemburu Lihat Sang Adik, Punya Wajah Mirip,Nanti Diakurin

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved