Breaking News:

Berita Sulut

MK Putuskan UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki, Buruh Desak Penetapan UMP Sulut 2022 Direvisi

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
Dokumentasi Tribun Manado
Lucky Sanger, Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulawesi Utara. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat.

Keputusan MK ini pun jadi momentum buruh, menyorot kembali kebijakan pemerintah yang berdasarkan atas UU Cipta kerja.

Semisal penetapan Upah Minimum Provinsi.

Aktivis Buruh Sulut, Lucky Sanger mengatakan, Penetapan UMP Sulut 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pahadal PP ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"UMP Sulut dihitung berdasarkan PP 36, turunan UI Cipta Kerja, maka harus ada revisi dari Pemerintah terkait penetapan UMP Sulut," kata dia Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulut ini.

Atas keputusan itu, Lucky mengatakan, penetapan UMP 2021 Rp 3,3 juta bisa direvisi kembali.

Jika melihat keputusan MK ini, maka PP nomor 36 tahun 2021 cacat hukum, MK meminta UU di atasnya untuk diperbaiki.

Maka, ia berkesimpulan bahwa Perhitungan UMP direvisi menggunakan peraturan sebelumnya PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Sebelumnya, aktivis buruh pun sudah berjuang di Dewan Pengupahan, menurut mereka jika menggunakan perhitungan PP 78 maka UMP Sulut 2022 Rp 3,5 juta.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved