Breaking News:

Opini

Guru di Tengah Arus Perubahan

Pendidikan Indonesia sedang berada di tengah arus perubahan berkat hadirnya berbagai perubahan kebijakan

Editor: David_Kusuma
Dokumentasi Pribadi
Dr Carolus Patampang SS MA 

Oleh: Dr Carolus Patampang SS MA
(Dosen STIKPAR Toraja – Ketua Komisi Pendidikan/MPK KAMS)

Pendidikan Indonesia sedang berada di tengah arus perubahan berkat hadirnya berbagai perubahan kebijakan. Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menyiapkan berbagai skema intervensi demi terwujudnya cita-cita pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Kebijakan merdeka belajar yang diusung oleh pemerintah menelurkan berbagai macam program, antara lain organisasi penggerak, sekolah penggerak, dan guru penggerak.

Kebijakan ini melengkapi program pemberian kepastian hak guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) ataupun pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Satu hal yang pasti adalah program apa pun yang dicetuskan oleh pemerintah senantiasa terarah atau paling tidak beririsan dengan profesi guru.

Harus diakui bahwa perhatian pemerintah terhadap guru sudah semakin besar. Inilah menjadi wujud konkret penyisihan anggaran negara yang cukup besar untuk mengangkat kualitas pendidikan. Hal ini tentunya sejalan dengan kesadaran politis pemerintah untuk membangun semangat sumber daya manusia unggul.

Arus perubahan ini patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terlepas dari berbagai macam kontroversi yang terjadi, entah berkaitan dengan latar belakang kebijakan ataupun implementasinya di lapangan, keberanian pemerintah menerapkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas telah menghadirkan suasana baru. Demikian banyak insan pendidikan terbantu berkat kebijakan pemerintah.

Memang harus diakui bahwa situasi konkret di lapangan juga menyisakan berbagai macam persoalan. Perekrutan guru PPPK yang pada mulanya dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan tenaga guru di berbagai wilayah justru menyulitkan para guru yang mengikuti seleksi.

Kondisi seperti ini dapat menjadi awal hadirnya persoalan baru bila tidak segera ditangani dan dicarikan solusinya. Kebijakan pemerintah menyangkut guru tidak boleh sekedar mengakomodasi kerinduan kepastian nasib para guru.

Ujung dari kebijakan ini haruslah berupa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) terakhir telah yang memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang berperingkat rendah pada bidang membaca, matematika, dan sains.

Niat luhur pemerintah untuk memberikan perhatian kepada guru, hendaknya disertai dengan keberanian menawarkan pilihan berbeda dibanding pola yang berlaku selama ini. Dalam penerapan kebijakan, pemerintah pada tingkat pusat sampai di daerah seharusnya memiliki kepekaan nurani untuk mengabdikan keputusannya pada nilai luhur profesi guru sembari memperhatikan hal-hal berikut ini: pertama, fokus awal kebijakan adalah membangun kebanggaan atau rasa cinta guru terhadap profesinya.

Melalui berbagai macam program yang telah atau sementara dirancang, para guru perlu diajak menempatkan panggilan mereka sejajar dengan profesi lain yang dianggap bonafit. Selama ini, profesi guru kadang tidak mendapatkan tempat yang selayaknya bukan pertama-tama karena pandangan komunitas atau masyarakat, tetapi justru karena cerminan sikap dan mentalitas para guru sendiri.

Padahal, di beberapa kelompok masyarakat, profesi guru sudah dianggap sebagai profesi yang istimewa. Sebagai contoh, ada kelompok masyarakat tertentu yang menyebut guru sebagai tuan guru. Dengan sebutan ini, guru ditempatkan pada posisi yang elit di kalangan masyarakat. Sayang sekali, apresiasi ini tidak dimanfaatkan oleh para guru.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved