Bupati Bolmut Depri Pontoh Buka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pokja PKP

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Depri Pontoh buka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Akhir Tahun Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bolaang mongondow Utara (Bolmut).

Kegiatan ini bertempat di  RM Laviesta Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang, Bolmut, Rabu (24/11/2021).\

Sambutan Bupati Bolmut dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam sambutan tersebut, Bupati mengatakan bahwa Pokja PKP dibentuk sesuai dengan amanat dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 12 tahun 2020.

Peraturan tersebut tentang peran masyarakat dalam penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman.

"Pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 ini, masih terdapat 1.6 % kawasan kumuh yang meliputi 12 lokasi di 5 kecamatan dengan luas sebesar 50.76 hektar dari kawasan permukiman.

"Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama sesuai dengan target angka kawasan kumuh bisa mencapai 0%," ujar dia.

Sementara untuk akses terhadap air minum baru mencapai 82,13% dan sanitasi layak 78,12%, yang masih jauh dari angka 100%.

Keseluruhan agenda pembangunan perumahan, kawasan permukiman air minum, persampahan maupun sanitasi sudah diwadahi oleh pokja PKP Mulai tahun ini.

"Sehingga perlu adanya keseriusan dari anggota pokja untuk memenuhi indikator dan target pembagunan. Pendekatan secara kolaboratif dalam kerja PKP, dapat memberikan solusi cepat dalam penagganan permasalahan yang terjadi," tambahnya

Terdapat 4 isu strategis yang menjadi fokus penaganan pokja PKP.

Penagganan kawasan kumuh yang termuat dalam SK kawasan kumuh, masih terdapat 12 lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Bolmut, tetapi melalui program kotaku telah mengurangi angka tersebut.

"Sehingga untuk penaganan kumuh perlu difokuskan pada 12 lokasi dan diperlukan sinkroninsasi program kegiatan antara perangkat daerah untuk melakukan intervensi, sehingga target 0% kumuh dapat tercapai," ujar dia.