Berita Bitung
Ketua Komisi I Yondris Kansil Ingin Tunjangan DPRD Bitung Naik
Yondris Kansil ketua Komisi I DPRD Bitung dari fraksi Partai Nasdem ketika menyampaikan pandangan umum fraksi.
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Ada pemandangan menarik di pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung, tentang penetapan Ranperda Kota Bitung Tahun 2021 di ruang Sidang Gedung A kantor DPRD Bitung, Senin (22/11/2021).
Yondris Kansil ketua Komisi I DPRD Bitung dari fraksi Partai Nasdem ketika menyampaikan pandangan umum fraksi menyampaikan agar kiranya kesejahteraan DPRD Bitung harus diperhatikan kembali.
"Tidak ada yang salah dengan usulan ini jika aturan dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan. Siapa tahu bisa diteruskan ke Pak Walikota untuk dikaji lebih lanjut," sebut Yondris Kansil dari mimbar kehormatan.
Pernyataan ini menyiratkan keberadaan pendapatan wakil rakyat di DPRD Bitung, masih kalah jauh dengan rekan sejawat di kabupaten kota lain.
Penambahan pendapatan bisa direalisasikan lewat kebijakan anggaran Pemkot Bitung.
Yondries menegaskan usulan itu bukan tanpa alasan.
Penetapan hak keuangan anggota DPRD Bitung yang jadi acuan selama ini sudah kadaluarsa.
Karena itu, jika sekarang ada usulan diperbaharui maka hal tersebut wajar-wajar saja.
"Kalau tidak salah terakhir diperbaharui tiga tahun lalu. Itu jelas sudah lama. Makanya sekarang kalau bisa lembaga appraisal kembali melakukan penilaian. Apa angka yang sekarang berlaku masih relevan atau tidak," sebutnya.
Yondries dalam kesempatan itu tak lupa memberi contoh.
Di Ternate, Provinsi Maluku Utara kata dia, pendapatan anggota DPRD di sana lebih tinggi dari Bitung.
Padahal jika dicermati APBD Pemkot Bitung masih lebih besar dibanding daerah tersebut.
"Ditinjau dari APBD, luas daerah maupun jumlah penduduk kita lebih besar. Tapi di sana pendapatan mereka (anggota DPRD,red) Rp 37 juta (per bulan) dan tahun depan akan naik jadi Rp 45 juta. Jadi kalau mereka bisa harusnya kita juga bisa," urainya.
Hasan Suga selaku Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) ikut berbicara soal ini.
Ia mengaku mendukung usulan dimaksud asalkan tidak bertabrakan dengan aturan. Hasan juga menilai usulan itu sebagai hal yang wajar.
