Gubernur Olly Dondokambey Jadi Warga Kehormatan Ditjen PSKDP, Menteri Wahyu Sematkan Pakaian

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, resmi menjadi warga kehormatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Selasa (23/11/2021).

Pemberian warga kehormatan kepada Olly Dondokambey Gubernur Sulut, dilakukan langsung oleh Ir Wahyu Sakti Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan cara menyematkan pakaian kebanggaan loreng Kerapuh Ditjen PSKDP.

Pada saat pelaksanaan Apel Siaga Ditjen PSDKP, dengan mengusung tema menjaga laut untuk ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera, di Dermaga Pangkalan Pengawasan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Kota Bitung, Sulut.

Olly Dondokambey memberikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan itu Olly menjelaskan terkait geliat ekspor ikan tuna oleh Pemerintah Provinsi Sulut, ke luar negeri.

Di mana saat ini pemerintah Provinsi Sulut, bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan Bea Cukai, Karantina Pertanian, BKIPM (Balai Karantina Ikan) sudah dilakukan dengan sistem direct call atau ekspor langsung Tuna dari Sulut, ke negara Jepang dan Singapura.

Bagaimana dengan ekspor ikan tuna nanti, lewat jalur laut dari International Hub Port yang ada di Kota Bitung Provinsi Sulut? Olly bilang saat ini pihaknya tengah meminta izin dari pemerintah pusat.

“Izin ke pemerintah pusat itu, agar Pelabuhan Bitung bisa langsung ekspor hasil kebutuhan perikanan di Sulut. Seperti dulu pernah melakukan ekspor setiap bulan kurang lebih 150 kontainer,” kata Olly Dondokambey.

Bak gayung bersambut, Sakti Wahyu Trenggono Menteri KP RI katakan, terkait dengan ekspor ikan Tuna lewat International Hub Port di Kota Bitung bisa dilakukan.

“Kami akan bangun pelabuhan Bitung di tahun 2022,” sambung Sakti Wahyu Trenggono.

Sementara itu menurut Menteri KP, akan terus mendukung penuh langkah Pemprov Sulut lewat Olly Dondokambey Gubernur Sulut terkait dengan progress ekspor ikan Tuna dari Bitung dan Sulut.

Pihaknya akan melakukan metode penangkapan terukur di laut di wilayah Sulut sampai Biak, hingga proses eksport dan prosesnya di Bitung, mengingat yang paling siap ada di Bitung.

Dan untuk Biak, ada satu diantara industry disana. Selain penangkapan, pihaknya akan menggelorakan budidaya.

Menteri KP akan bertemu dengan investor dari luar, yang akan melakukan investasi deep sea atau budidaya di laut dalam, dengan nilai sampai 300 dolar atau Rp 4,5 trilun di wilayah Sulut.

“Ini karena trobosan dari Gubernur Sulut, mengirimkan atau ekspor dari Sulut ke negara tujuan. Jangan lupa dalam setahun kami sebagai Menteri, menemukan ikan yang langsung ke Amerika, sementara administrasinya lewat Singapura.

Ke Amerika harga 60 Dolar tapi lewat Singapura Cuma 15 dolar, ini tidak boleh terjadi karena apa, pajak kita untuk pembangunan Indonesia,” bebernya.

Di tengah pembatasan atau kuota yang akan diberlakukan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), dikuatirkan akan hadir para broker.

Menurut Menteri KP diseluruh Dunia tidak tidak ada lagi pengambilan ikan secara bebas.

Di dunia, semua berbasis kuota. Terkait ada broker, itu ekonomi yang bergerak namun yang terpenting bagaimana jaga ikan itu sendiri tidak ditangkap secara berlebihan.

Lalu penangkapannya diatur di wilayah tertentu ketika di satu wilayah itu terjadi sponing ground atau pemijahan yang bisa terjadi disetiap wilayah, dalam bulan dan waktu tertentu.

Anehnya, di Spanyol ada 6 ribu nelayan dan crew dari Indonesia mampu jelaskan secara gamblang proses penangkapan ikan tidak bebas sangat selektif.

Terjadi bursa perikanan, yang bagus karena ekonominya bergerak.

Contohnya di Kota Bitung tahun ini telah di tangkap jenis ikan tertentu, seperti tongkol, cakalang dan tuna kuotanya 100 ribu.

Dan tahun depan akan ditangkap berapa, orang sudah bisa order atau pesan duluan dan roda perekonomian di Bitung sudah bergerak.

Jika ini terjadi ekonomi akan gerak luar biasa, dan tidak semua centralnya ke Jawa.

“Inilah yang akan kami gerakkan, sehingga kami ingin berkoloborasi. Alhamulillah Gubernur Sulut luar biasa, kami akan minta bantuan ke pemda dan forkopimda untuk mendukung,” harapnya.

Salian itu, KKP akan siapkan satelit dengan teknologi cangkih.

Bisa melakukan capture dari Sabang sampai Merauke, tidak akan ada kapal atau siapun yang melanggar, oleh petugas akan ketahuan dan langsung didatangi.

Dan secara non fisik, datanya akan kelihatan lewat satelit sampai keberadaan perusahannya. (adv)