Breaking News:

AJI Indonesia

AJI dan LBH Pers Nilai Upah Minimum 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa Berdampak ke Publik

Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021.

Editor: Rizali Posumah
NET
Ilustrasi pekerja media. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Upah minimun yang rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen menuai kritik dan penolakan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

Angka tersebut dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja media, termasuk jurnalis.

Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dalam PP Pengupahan, upah minimum ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja.,

"Meski terdapat peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum," ujar Edi Faisol, Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).

Ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak pekerja.

Sebagai gambaran di DKI Jakarta, Upah minimum Provinsi (UMP) hanya naik Rp37.749 menjadi Rp4.453.935.

"Besaran upah ini cukup jauh dari kebutuhan upah layak jurnalis sebesar Rp 8.366.220, sesuai hasil survei AJI Jakarta 2021," kata Edi.

Bahkan, kata dia, beberapa provinsi tidak menaikkan UMP tahun 2022, salah satunya di Sumatera Selatan.

"Padahal hasil survei AJI Palembang menunjukkan upah layak jurnalis di sana sebesar Rp 5.730.433. Survei tersebut telah mempertimbangkan beberapa aspek serta kebutuhan khusus pada masa pandemi," terang dia. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved