Breaking News:

Berita Sulut

Serikat Buruh Tuntut Pengusaha Enggan Penuhi UMP Dipidana, Gubernur Bentuk Satgas

Upah Minimum Provinsi Sulut 2022 sudah ditetapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sebesar Rp 3.310.723

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
ryo noor/tribun manado
Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulut, Lucky Sanger 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Upah Minimum Provinsi Sulut 2022 sudah ditetapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sebesar Rp 3.310.723. Jumlah ini tidak mengalami kenaikan, masih sama seperti UMP 2021.

Perjuangan buruh menaikan UMP 2022 hingga Rp 3,5 juta pun kandas.

"Serikat buruh dan serikat pekerja telah berjuang maksimal namun hasilnya tidak ada kenaikan," kata Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulut, Lucky Sanger kepada tribunmanado.co.id, Kamis (18/11/2021).

Menurut Lucky, Gubernur Sulut menetap UMP tetap berdasarkan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Namun, kata Lucky perjuangan buruh agar bisa merasakan kesejahteraan belum berakhir, pasalnya kesejahteraan buruh tidak hanya berkutat di UMP saja.

Persoalan lain menyangkut pemenuhan UMP oleh para pemberi kerja atau pengusaha, kata Lucky masih banyak pengusaha tidak melaksanakan pembayaran upah sesuai UMP yang sudah ditetapkan.

Sebab itu ia mendesak bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pembayaran upah sesuai UMP harus diproses hukum

"Bagi Pengusaha yang tidak melaksanakan UMP akan mendapatkan Sanksi Pidana," katanya.

Lucky mengatakan, Provinsi Sulut akan membentuk Satgas UMP oleh Gubernur dan melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh

Sebelumnya, Pihak buruh sudah berjuang mendesak UMP naik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved