Hubungan China AS
Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden Seriusi Kawasan Indo-Pasifik
Dua negara yang sedang bersaing perekonomiannya, Amerika Serikat (AS) dan China melakukan perbincangan intens dan serius terkait banyak hal.
TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON - Dua negara yang sedang bersaing perekonomiannya, Amerika Serikat (AS) dan China melakukan perbincangan intens dan serius terkait banyak hal.
Di antaranya hak asasi manusia (HAM), keamanan dan kawasan Indo-Pasifik.
Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan virtual, Senin (15/11/2021) waktu Washington (Selasa pagi WIB).

Biden mengatakan bahwa ia berharap melakukan percakapan jujur tentang hak asasi manusia dan masalah keamanan.
"Mungkin saya harus memulai lebih formal, meskipun Anda dan saya tidak pernah seformal itu satu sama lain," kata Biden kepada Xi, seperti dilansir dari Channel News Asia.
Sementara Xi mengatakan dia sangat senang melihat Biden, yang dia sebut sebagai "teman lama".
Xi mengatakan bahwa kedua belah pihak harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama untuk menyelesaikan banyak tantangan yang mereka hadapi.
Dilansir dari Xinhua, Xi menekankan bahwa hubungan kedua negara yang stabil diperlukan bagi perkembangan masing-masing negara dan situasi internasional yang stabil.
Ini termasuk mencari tanggapan efektif dalam mengatasi tantangan dunia, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19.
Xi berusaha menunjukkan keinginan hubungan China dan AS yang lebih positif.
“China dan AS harus saling menghormati, berdampingan dalam perdamaian, dan membuat kerjasama yang saling menguntungkan,” ujar Xi.
Presiden AS menambahkan bahwa kedua pemimpin harus memastikan hubungan mereka tidak mengarah ke konflik terbuka.
Biden berjanji untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian Washington, termasuk hak asasi manusia dan isu-isu lain di kawasan Indo-Pasifik.
Pembicaraan yang diprakarsai oleh Biden dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan untuk kompetisi AS-China di masa depan.
Biden diperkirakan akan menekan Beijing untuk menghormati aturan internasional tentang perdagangan dan masalah keamanan.