Keberadaan Koperasi dan UMKM di Bitung Tuai Sorotan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Keberadaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), masih belum jelas keberadaan dan data jumlah pastinya.

Hal ini sebagaimana di kritisi Samsi Hima, pemerhati pemerintahan di Kota Bitung.

Disela Rapat dengar pendapat umum pimpinan dan anggota pansus I DPRD Kota Bitung.

Bersama pihak terkait, dalam rangka pembahasan ranperda Kota Bitung Perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir di ruang sidang DPRD Bitung, Senin (15/11/2021).

"Jangan dulu bicara bantuan ke koperasi dan UMKM. Pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas terkait, harus bereskan dulu persoalan klasik ini. Berapa jumlah pasti Koperasi dan UMKM di Kota Bitung," tegas Samsi Hima.

Menurut Samsi Hima, keberadaan koperasi dan UMKM di Kota Bitung tidak hanya di cek jumlahnya.

Namun di verifikasi, keberadaannya harus jelas jangan fiktif.

Jangan sampai, ada datanya namun wujudnya tidak ada.

Apalagi, jika sudah sampai menerima bantuan dari pemerintah.

"Jika masalah ini tak beres, kami tidak segan melaporkan masalah ini, ke pemimpin di Kota Bitung yakni Maurits Mantiri Wali kota dan Hengky Honandar Wakil Wali Kota," tandasnya.

Anneke Tumbelaka, Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Bitung menjelaskan di tahun 2020 ada 30 Koperasi di Bitung.

Telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, selama tiga hari membuat proposal bantuan yang diberikan oleh Ditektur keuangan lembaga pengelola dana bergulir (LPDB). 

"Syarat koperasi dalam mendapat  antuan harus ada anggunan, kami memohon kepada lurah dan camat untuk melakukan pendataan UMKM yang akurat disetiap kelurahan di Kota Bitung," tambahnya.

Sementara itu DPRD Kota Bitung, melalui Indra Ondang anggota Pansus I menegaskan, agar tidak ada pilih-pilih kasih dalam pengurusan bantuan baik untuk koperasi, umkm dan bantuan sosial.

"Harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif," kata Indra Ondang dari fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bitung.

Sementara itu Ramlan Ifran ketua Pansus I menyentil terkait, opini yang sempat berkembang bahwa DPRD menghambat program pemerintah dan beda pilihan saat Pilkada 2020.

"Pilkada sudah selesai, tidak ada cap DPRD hambat program pemerintah. Jadi camat dan lurah kerja untuk masyarakat, tidak ada yang dinomor satukan karena semua masyarakat Bitung."

"Dulu sempat beda pilihan saat pilkada, tapi sekarang berbeda warna mempersatukan kita," jelas Ramlan Ifran.

Anggota Pansus I lainnya, Maikel Walewangko menitik beratkan ke pemerataan bantuan.

Jangan karena dekat dengan si a dan b, bantuannya hanya berat dan condong ke wilayah tertentu.

"Harus ada pemeretaan di seluruh kelurahan di Kota Bitung," pinta Maikel Walewangko anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung.

Terpisah Lady Lumantow anggota pansus dari fraksi Partai Demokrat dan Persatuan Indonesia (PDPI), mengatakan bantuan yang akan diberikan ke UMKM agar supaya tidak salah sasaran. 

Lady Lumantow yang juga ketua fraksi PDPI DPRD Bitung, minta ke camat dan lurah ketika penyaluran, benar-benar ada keterangan akurat.

Agar tersentuh langsung ke masyarakat yang memiliki usaha kecil. 

"Supaya bantuan bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," jelas Lady Lumantouw.

Tentang Bitung

Kota Manado adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dan merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi.

Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.

Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa, luas wilayah Kota Manado 157,27 km²

Wilayah perairan Kota Manado meliputi Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan Pulau Manado Tua

Saat ini di Kota Manado dipimpin oleh Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang. (crz)

• Zikri Daulay Beri Peringatan ke Alvin Faiz Buntut Dihalangi Bertemu Anak: Jangan Main-main Denganku!

• Gempa Kekuatan 6,4 dan 6,3 Guncang Wilayah Ini Secara Beruntun, Ada Korban Tertimpa Tiang Listrik

• Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut: Disiplin ASN Jangan Kendor