Keberadaan Koperasi dan UMKM di Bitung Tuai Sorotan

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Keberadaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), masih belum jelas keberadaan dan data jumlah pastinya.

Hal ini sebagaimana di kritisi Samsi Hima, pemerhati pemerintahan di Kota Bitung.

Disela Rapat dengar pendapat umum pimpinan dan anggota pansus I DPRD Kota Bitung.

Bersama pihak terkait, dalam rangka pembahasan ranperda Kota Bitung Perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir di ruang sidang DPRD Bitung, Senin (15/11/2021).

"Jangan dulu bicara bantuan ke koperasi dan UMKM. Pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas terkait, harus bereskan dulu persoalan klasik ini. Berapa jumlah pasti Koperasi dan UMKM di Kota Bitung," tegas Samsi Hima.

Menurut Samsi Hima, keberadaan koperasi dan UMKM di Kota Bitung tidak hanya di cek jumlahnya.

Namun di verifikasi, keberadaannya harus jelas jangan fiktif.

Jangan sampai, ada datanya namun wujudnya tidak ada.

Apalagi, jika sudah sampai menerima bantuan dari pemerintah.

"Jika masalah ini tak beres, kami tidak segan melaporkan masalah ini, ke pemimpin di Kota Bitung yakni Maurits Mantiri Wali kota dan Hengky Honandar Wakil Wali Kota," tandasnya.

Anneke Tumbelaka, Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Bitung menjelaskan di tahun 2020 ada 30 Koperasi di Bitung.

Telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis, selama tiga hari membuat proposal bantuan yang diberikan oleh Ditektur keuangan lembaga pengelola dana bergulir (LPDB). 

"Syarat koperasi dalam mendapat  antuan harus ada anggunan, kami memohon kepada lurah dan camat untuk melakukan pendataan UMKM yang akurat disetiap kelurahan di Kota Bitung," tambahnya.

Sementara itu DPRD Kota Bitung, melalui Indra Ondang anggota Pansus I menegaskan, agar tidak ada pilih-pilih kasih dalam pengurusan bantuan baik untuk koperasi, umkm dan bantuan sosial.

"Harus ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif," kata Indra Ondang dari fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bitung.