Komentar Sosiolog Unima Terkait Penertiban Masyarakat di Area KEK Bitung

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah membahas rencana akan menertibkan masyarakat yang berada diwilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Terkait hal ini Pengamat Sosial Sulut, Prof Dr. Ferdinand Kerebungu, MSi, yang juga Dosen Prodi Sosiologi Unima, mengatakan, penertiban penduduk di sana sebenarnya tidak masalah. 

Asalkan, kata dia, segala sesuatu telah dihitung untung ruginya.

"Paling penting yang harus dibuka oleh pemerintah kepada masyarakat yang menjadi obyek proyek adalah mengenai Analsis dampak lingkungan atau Amdal terkait dengan CSR," jelas Ferdinand.

Menurutnya, selain itu juga masyarakat harus mengetahui, saat akan direlokasi mereka (masyarakat) akan direlokasi ke mana. 

"Dan apakah mereka mendapat pengembalian yang sepadan seperti rumah, tanaman produktif, tanah untuk usaha pertanian, dan lain sebagainya yang terkait dengan kepemilikan masyarakat," sebutnya 

Dikatakannya, kalau terjadi penolakan oleh masyarakat, tentu itu terkait dengan keterbukaan pemerintah dengan kepemilikan masyarakat.

"Pasti mereka masyarakat yang tidak akan menolak jika terjadi keseimbangan antara apa yang dimiliki masyarakat dengan apa yang masyarakat dapatkan," bebernya.

Di sisi lain, demikian juga terkait dengan aksesbilitas dari lokasi pemukiman baru ke ruang publik.

"Artinya bahwa antara pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membahas masalah tersebut sehingga mendapatkan solusi terbaik," pungkasnya.

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Manado ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh.