Menkeu Sri Mulyani Tangguhkan Penyaluran Dana ke 90 Pemda, Ini Penyebabnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menangguhkan penyaluran dana dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 90 pemerintah daerah (Pemda).

Dalam perincian, penundaan penyaluran dana ada di 78 kabupaten, 6 kota dan 6 provinsi.

Penyebab penundaan karena Pemda belum memenuhi syarat penyaluran DAU yang diminta pemerintah pusat.

Syarat tersebut adalah laporan belanja wajib DAU serta laporan pelaksanaan belanja 8 persen dana DAU dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Pemda karena belum menyampaikan laporan, kita belum berikan transfer untuk DAU dan DBH-nya.

Kalau dirinci (90 pemda itu terdiri dari) 78 untuk kabupaten, 6 kota, dan 6 provinsi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Akibat penundaan transfer dana tersebut, realisasi penyaluran DBH dan DAU masing-masing terkontraksi minus 14,2 persen dan minus 4,7 persen.

Hingga September 2021, penyaluran DBH baru 60,05 persen atau 58,9 persen dari total dana.

Realisasi ini jauh lebih kecil dibanding periode yang sama tahun 2020 yakni Rp 69,99 triliun.

Begitu pula dengan DAU. Penyaluran DAU sampai September 2021 baru Rp 306,29 triliun atau 78,5 persen dari total anggaran.

Tahun sebelumnya, realisasi mencapai Rp 321,30 triliun atau 83,6 persen.

Kontraksi dua komponen transfer ke daerah itu membuat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sepanjang tahun 2021 hanya Rp 541,47 triliun,

atau minus 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 629,70 triliun.

"TKDD mengalami kontraksi minus 14 persen. Tahun ini sampai September hanya Rp 541,47 triliun.