Breaking News:

Berita Nasional

Sanksi Untuk Pengurus dan Kader PDI Perjuangan yang Deklarasi Capres dan Cawapres Sebelum SK Ketum

Aksi dukung mendukung tersebut kini menjadi bola liar dan dinilai bisa menjadi ajang perpecahan sesama kader.

Editor: Alpen Martinus
Kompas.com/Dok. PDI-P
Megawati Soekarnoputri Digugat Rp 40 Miliar oleh 4 Anggota DPRD karena Dipecat Sepihak. 

Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai.

Baca juga: Rekam Jejak Sabam Sirait, Dulu Aktif di GMKI, PARKINDO hingga Jadi Tokoh Penting PDI Perjuangan

Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, Jumat (15/10/2021).

"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.

Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.

Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai.

Jika kader ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.

"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.

Komarudin juga menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDIP menahan diri.

"Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus. Kita mempersiapkan diri menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved