Breaking News:

Aktivitas Digital

TRIBUN BAKU DAPA: Pemkab Boltim Targetkan Digitalisasi 2022

Tema perbincangannya adalah "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih", simak wawancara khususnya berikut ini:

Penulis: Isvara Savitri | Editor: Aldi Ponge
Live Facebook Tribun Manado
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim Hendra Tangel (HT) saat di tribun bakudapa edisi Rabu 14 Oktober 2021 

RS: Pertama komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih itu bukan sekadar wacana tapi juga perlu ditindaklanjuti. Yang penting sebenarnya adalah perencanaan. Kadang kala pemimpin sering terjebak di wilayah administrasi terutama soal kebijakan termasuk soal anggaran. Tadi Kabag Hukum juga mengatakan sudah mengatur para SKPD-nya, kebetulan di Pemkab Boltim ada dua pegiat anti-korupsi dari GTI sebagai staf khusus di sana.

Kami juga merekomendasikan penertiban yang dilakukan oleh Wakil Ketua kami dan langsung ditindaklanjuti sesuai peraturan. Yang mencuri perhatian kami adalah Pemkab Boltim mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan fakta. Kemudian terkait perencanaan secara matang baik dari segi dokumen maupun eksekusinya.

Semoga bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain. Sebenarnya bukan masalah kepemimpinan tetapi juga masalah manajemen pemerintahannya yang harus benar-benar bekerjasama. Jadi semuanya harus direncanakan sesuai kepentingan umum.

Jangan sampai mengesampingkan administrasi termasuk dasar hukum dan masalah perencanaan yang suka bergeser karena sampai hari ini di luar Provinsi Sulut sudah banyak yang keciduk KPK. Selain komitmen ada juga pelaksanaan dan perencanaan.

TM: Bagaimana Bapak melihat dan berkoordinasi dengan SKPD dalam melaksanakan program?

HT: Memang semua kegiatan harus diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir evaluasi.

Itu semua sudah kami lakukan. Memang betul yang dimaksud korupsi bukan hanya memakai uang tapi mulai dari proses perencanaan juga. Kalau dari perencanaan sudah salah maka sudah masuk ke kategori korupsi.

Kemudian ada kalanya saat pelaksanaan ada SKPD yang harus segera dilaksanakan, kami dari bagian hukum memberikan kajian karena yang menentukan bukan hanya kami tapi ada koordinasi juga dengan TPAPD dan DPRD.

Ada semacam kesepakatan antara TPAPD dengan pakar kemudian kami mempertimbangkan dari sisi hukum. Kalau memang dimungkinkan melakukan pergeseran ya akan dilakukan karena Bupati saat hendak menandatangani bisa ragu karena berisiko. Kami tidak ingin pimpinan kami terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu.

TM: Bagaimana Garda Tipikor melihat manajerial Bupati Boltim?

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved