Breaking News:

Berita Nasional

Pilkada DKI Jakarta Diundur, Ketua DPRD Minta Anies Baswedan Tak Giring Opini dan Tuduh Pemerintah

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tutur Prasetio, Minggu (10/10/2021).

(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak membuat opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah pusat sengaja mengundurkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Menurutnya, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat untuk mengganjal ambisi politiknya.

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tutur Prasetio, Minggu (10/10/2021).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membuat opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah pusat sengaja mengundurkan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta.

Menurut Prasetio, pernyataan Anies yang menyebut tidak ada Pilkada 2022 seolah-olah menuduh pemerintah pusat untuk mengganjal ambisi politiknya.

Gubernur <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/dki-jakarta' title='DKI Jakarta'>DKI Jakarta</a> <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/anies-baswedan' title='Anies Baswedan'>Anies Baswedan</a> saat ditemui di Pendopo Balai Kota <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/dki-jakarta' title='DKI Jakarta'>DKI Jakarta</a>, Kamis (6/5/2021)

"Jangan seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," tutur Prasetio, Minggu (10/10/2021).

Padahal, kata politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, aturan Pilkada Serentak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan disebutkan secara tegas Pilkada dilaksanakan 2024.

Prasetio ini mengatakan, pemungutan suara serentak mulai dari gubernur hingga bupati hingga wali kota yang jabatannya berakhir 2022 dan 2023 akan dilakukan di tahun 2024.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved