Breaking News:

Terkini Nasional

Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Terkait Aturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

"Ini untuk luruskan seolah-olah ada mahasiswa baru lulus, belum kerja, suruh bayar pajak itu tidak benar," pungkas Sri Mulyani.

Istimewa Via Tribunnews.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait aturan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi

Sesuai dengan yang ada dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Aturan tersebut sering diarahkan ke bukan isi sebenarnya alias dipelintir.

Baca juga: Amalkan Surah Al Kahfi di Hari Jumat, InsyaAllah Akan Terlindungi dari Dajjal

Baca juga: Gempa Pukul 06.02 WIB di Darat Jumat 8 Oktober 2021, Info BMKG Berikut Lokasi Pusatnya

Baca juga: Sosok Marsekal Fadjar Prasetyo, Disebut Ideal Jadi Panglima TNI karena Pertimbangan Pemilu 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). ((BPMI Setpres))

"UU PPh orang pribadi, jadi ini sering dipelintir bahwa setiap punya NIK (nomor induk kependudukan) langsung bayar pajak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers, Kamis (7/10/2021).

Untuk itu, Sri Mulyani memberi penjelasan. 

Dia menegaskan, dengan adanya UU HPP, pertama adalah setiap orang pribadi dengan pendapatan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta (orang pribadi single) per tahun, tidak kena pajak.

"Ini disebut PTKP (pendapatan tidak kena pajak). Jadi, kalau masyakarat punya NIK jadi NPWP, bekerja, dan miliki pendapatan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun, PPh-nya nol persen," katanya.

Sementara, kalau yang bersangkutan menikah atau pasangannya bekerja, maka penghasilan digabung untuk Rp 54 juta pertama tidak dipajaki.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved