Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sejarah Indonesia

Pantas Soeharto Bisa jadi Presiden Selama 32 Tahun, Ternyata Ada Kaitan dengan Momen G30S PKI

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Editor: Rhendi Umar
Dok. istimewa
Sejarah dan peristiwa yang terjadi tanggal 3 Agustus, Presiden Soeharto ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi 3 Agustus 2000. 

Selain itu, banyak orang juga menganggap bahwa sistem kepemerintahan Soeharto menjaga ekstremisme beragama.

Hal tersebut dapat terjadi karena penyebaran intel, baik dari Kodim maupun Kepolisian yang merata sehingga dapat mendeteksi secara dini potensi konflik yang akan terjadi. 

Kekuatan Politik Soeharto

Selama Januari-Februari 1966, gelombang demonstrasi mahasiswa yang tidak puas dengan kinerja Soekarno kian merebak. 

Para demonstran ini mengajukan tiga tuntutan, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. 

Kekacauan pada saat itu berimbas hingga ke ranah sosial dan politik, di mana pemerintah tiba-tiba menerbitkan kebijakan menaikkan harga sembako hingga 300 sampai 500 persen.

Soekarno yang semakin terdesak pun akhirnya menekan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). 

Sejak saat itu, kekuatan politik Soeharto semakin tidak tertanggulangi. 

Sebagai pengemban Supersemar, Soeharto perlahan-lahan menggerogoti kekuatan politik Soekarno. 

Kendati demikian, Soeharto telah memperbaiki banyak hal. 

Mendiang <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/soeharto' title='Soeharto'>Soeharto</a> 100 Tahun pada Selasa 8 Juni 2021. Keluarga Akui Pak Harto Sedih Lihat Kondisi Bangsa Indonesia Kini.
Mendiang Soeharto 100 Tahun pada Selasa 8 Juni 2021. Keluarga Akui Pak Harto Sedih Lihat Kondisi Bangsa Indonesia Kini. (Foto: TEMPO/Rini PWI)

Sehari setelah Supersemar ditekan, PKI beserta semua organisasi sayap kirinya dilikuidasi.

Konfrontasi dengan Malaysi dihentikan dan Indonesia dibawa bergabung lagi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Kemudian, kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) kembali terjalin.

Pemerintah Soeharto juga berhasil menjadwal ulang pembayaran utang untuk meringankan beban keuangan negara.
Undang-undang investasi baru yang lebih terbuka disahkan pada 1967 untuk menarik masuk modal asing.

Semua perbaikan yang dilakukan Soeharto ini mendatangkan dukungan untuknya, baik dari kalangan warga sipil maupun militer. 

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved