Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Bitung

Mensos Risma Minta Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakilnya Hengky Honandar Gerak Cepat

Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri membeberkan pesan Menteri Sosial kepada kepala daerah di pertemuan tersebut.

tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere
Mensos Tri Rismaharini saat bertemu para Kepala Daerah di Kota Bitung. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pertemuan terbatas dengan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Bitung, Jumat (1/10/2021).

Mereka yang bertemu yakni Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Bupati Minut Joune Ganda, Wali Kota Manado Andrie Angouw, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang.

Kemudian Wali Kota Tomohon Carol Senduk, Bupati Minahasa Roy Roring dan Bupati Minsel Frangky Wongkar.

Pertemuan ini berlangsung di Riverside Resto and Café, Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung.

Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri membeberkan pesan Menteri Sosial kepada kepala daerah di pertemuan tersebut. 

“Ibu Menteri pesan kepada kami di daerah agar gerakan cepat (gercep), dalam mempersiapkan data-data atau pendataan secara efektif terkait bantuan-bantuan dari pemerintah pusat."

"Seperti bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan (PKH) serta jaminan kesehatan nasional,” tutur Maurits.

Lanjut Maurits Mantiri, dalam pertemuan itu sangat jelas Menteri Sosial Tri Rismaharini benar-benar menaruh perhatiannya terhadap apa yang diharapkan daerah.

Namun kelihatan daerah–daerah apalagi kota Bitung masih belum mensuport dengan data yang akurat.

Bahkan karena pendataan yang belum optimal, Maurits sempat berkelakar sempat pusing terkait pendataan masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan harus di bantu.

Maurits menilai, jika daerah telat datanya Menteri sudah ambil langkah atau gerak cepat (gercep).

Seperti untuk bantuan pangan non tunai ketembahan 8 ribu. Lalu pengeluar daerah dijaminan kesehatan nasional, Menteri Sosial bertanya kenapa daerah yang membebani itu dari anggaran  pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

“Ibu Menteri bilang kan anggaran di APBD bisa dipakai untuk keperluan lain, untuk bantuan seperti di atas serahkan kepada negara."

"Negara masih memiliki space atau kuota penerima ada 9 juta orang,” kata dia.

Jumlah tersebut, kata Maurits diperoleh Menteri Risma lewat screaning data, ada data double penerima, masyarakat yang sudah meninggal dan sudah tidak ada ada 9 juta orang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved