Pilkada Serentak

Muncul Wacana Perwira Tinggi TNI dan Polri jadi Kepala Daerah, Ini Reaksi Politisi Gerindra

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan tidak menutup opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Pj kepala d

Editor: Aldi Ponge
net
Ilustrasi Polisi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Muncul wacana perwira TNI dan Polri akan menjadi penjabat kepada daerah.

Diketahui, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024, sedangkan 271 kepala daerah akan selesai pada 2022.

Sehingga pemerintah harus menunjuk pelaksana tugas bahkan penjabat bupati.

Perwira polisi dan TNI pun diwacanakan akan menjadi penjabat kepada daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan tidak menutup opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai Pj kepala daerah.

Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bisa saja hal tersebut dilakukan namun harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum menetapkan TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah.

"Saya pikir, boleh ada, tapi dikomunikasikanlah. Dan saya pikir kajian yang mendalam itu penting untuk sebelum diambil keputusan seperti ini," ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9).

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim tak mempermasalahkan Pj kepala daerah dari TNI-Polri sepanjang ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 terpenuhi, yakni dipertimbangkan untuk memimpin daerah-daerah yang tingkat ancaman gangguan ketertiban sosialnya tinggi.

"Apakah penunjukkan Pj kepala daerah dari TNI/Polri ini melanggar aturan? Jawabannya tergantung apakah di dalam organisasi TNI/Polri ada struktur Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," kata Luqman.

"Kalau ada, berarti tidak melanggar aturan. Atau, apakah Anggota TNI/Polri yang ditugaskan menjadi Pj kepala daerah sedang menjabat di Jabatan Tinggi Madya/Pratama di Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah," tambahnya.

Berbeda, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai penempatan TNI-Polri sebagai Pj kepala daerah sangat beresiko. Bahkan hal itu bisa disalahgunakankan untuk kepentingan politik penguasa jelang Pemilu Serentak 2024.

"Sangat berisiko, ini seperti eksperimen saja.

Pj ini bisa dikatakan sosok yang tidak memiliki legitimasi politik untuk durasi yang lama. Sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan dan konsolidasi politik kelompok tertentu. Karena itu wajib ada transparansi (penunjukan)," kata Mardani.

Menurutnya, wacana itu perlu dipikirkan secara matang. Dia mengimbau jangan sampai kegagalan dwifungsi ABRI di masa lampau terulang dan tak dijadikan pembelajaran.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved