Breaking News:

Berita Nasional

3 Aturan Pemerintah Terkait Penggabungan Pangan, Ditandatangani Jokowi

Presiden Joko Widodo telah menandatangani 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia

Editor: Rhendi Umar
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Terbaru isu amandemen UUD 1945 Presiden 3 Periode disinggung Sekjen PBB. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah menandatangani 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia.

Adapun aturan tersebut terkait Penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan sebagai proses menuju Holding Pangan,

Ketiga PP tersebut yakni PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI),

dan PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.

Serta PP Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai PP Nomor 97 Tahun 2021, Penggabungan Bhanda Ghara Reksa ke dalam Perusahaan Perdagangan Indonesia, tentunya memiliki landasan pertimbangan.

Yakni untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan.

Sedangkan pada PP Nomor 98 Tahun 2021, penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri yang bergerak pada sektor Pertanian didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi,

efektivitas dan penetrasi bisnis serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu untuk benih dan bahan pangan.

Dan yang terakhir yakni pada sektor Perikanan, PP Nomor 99 Tahun 2021, penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam PT Perikanan Indonesia didasarkan atas pertimbangan meningkatkan efisiensi,

efektivitas dan penetrasi jaringan bisnis perikanan, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu perikanan.

“Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, Penggabungan dari 6 menjadi 3 BUMN Pangan ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan sebagai proses persyaratan pembentukan holding BUMN Pangan,” jelas Arief, Senin (20/9/2021).

Arief melanjutkan PP Penggabungan BUMN Pangan ini nantinya akan dilengkapi dengan persetujuan rancangan penggabungan dan RUPS perubahan anggaran dasar.

“Satu tahap lagi yaitu PP Holding BUMN Pangan sebagai fase terakhir rangkaian pembentukan holding BUMN Pangan, yang kami harapkan kuartal IV 2021 ini juga rampung,” papar Arief.

Sebagai informasi, BUMN Klaster pangan merupakan gabungan dari 9 BUMN diantaranya PT RNI (Persero) sebagai induk, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero). (Wartakota) 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved