Krisdayanti Jujur Soal Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI, Dua Kali Terima Uang Sebulan

TRIBUNMANADO.CO.ID- Baru-baru ini Krisdayanti buat heboh masyarakat Indonesia.

lantaran, sang diva Indonesia yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI bicara blak-blakan soal gaji.

tapi siapa sangka, keterbukaan tersebut mendapat apresiasi dari warga.

Baca juga: Krisdayanti Beri Klarifikasi Setelah Pernyataannya Soal Gaji Ratusan Juta Anggota DPR Disorot

Penyanyi Krisdayanti (tengah) mengikuti pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). (Antara Foto/NOVA WAHYUDI via Kompas.com)

Besaran gaji anggota DPR RI menjadi perbincangan setelah Krisdayanti mengungkap ke publik.

Anggota dewan yang juga penyanyi itu blak-blakan mengenai pendapatannya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap Krisdayanti mengenai penghasilan yang ia terima sebagai anggota dewan patut diapresiasi.

Menurut Lucius, keterbukaan Krisdayanti merupakan bagian dari akuntabilitas para wakil rakyat kepada publik.

Baca juga: Pantas Gaji Anggota DPR RI Besar, Krisdayanti Ungkap Rincian Uang yang Ia Terima, Angkanya Fantastis

"Keterbukaan seperti yang dilakukan KD seharusnya menjadi kewajiban bagi semua anggota DPR sebagai bagian dari akuntabilitasnya kepada publik," kata Lucius saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Namun, Lucius menilai, keterbukaan menyampaikan pendapatan tersebut seolah menjadi tugas berat bagi anggota DPR.

Sebab, hampir tak ada anggota DPR yang bisa menjawab enteng ketika ditanya soal pendapatannya.

"Mereka mungkin malu jika jumlah pendapatannya diekspose, maka dengan mudah mereka akan menjadi sasaran empuk cemoohan dan cibiran publik," ujar dia.

Baca juga: Krisdayanti Blak-blakan Soal Gajinya Sebagai Anggota DPR, Sebut Dalam Sebulan Gajian 2 Kali

Lucius pun berpandangan, besarnya penghasilan yang diterima oleh para anggota dewan belum sepadan dengan kinerja yang mereka hasilkan.

Menurut Lucius, buruknya kinerja DPR tecermin dari sedikitnya rancangan undang-undang (RUU) yang dapat disahkan oleh DPR.

"Bayangkan betapa tak masuk akalnya dengan pendapatan fantastis anggota DPR itu, selama dua tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada empat RUU prioritas yang mampu disahkan," ujar Lucius.