Breaking News:

Berita Bolmut

Hadiri Rapat Paripurna RKUA dan Perubahan APBD Bolmut, Bupati Depri Pontoh Sampaikan Hal Penting Ini

Depri Pontoh menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Editor: Chintya Rantung
IST
Bupati Depri Pontoh Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian RKUA dan Perubahan APBD Bolmut di Kantor DPRD Bolmut. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bolmut tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Bolmut, Rabu (15/9/2021).

Dalam sambutannya Bupati Bolmut menyampaikan bahwa sebagaimana dipahami bersama, bahwa proses penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021 kabupaten Bolmut.

Hal ini, kata Bupati, berdasarkan pada pasal 161 ayat (2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Depri Pontoh mengatakan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal yang menyangkut pertama, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

"Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan," ungkap Bupati.

Selanjutnya, keempat, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Sejalan dengan regulasi, tersebut pada tahun anggaran 2021 terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendasari diperlukannya perubahan APBD kabupaten Bolmut tahun 2021.

"Diantarannya, peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penaganan pandemi covid 19 dan dampaknya," jelas Bupati.

Kedua, Peraturan menteri keuangan nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 17/PKM.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid 19 dan dampaknya.

Ketiga, Surat menteri dalam negeri nomor 910/3037/POLPUM tanggal 21 april 2021 perihal dukungan anggaran untuk pemilu dan pilkada tahun 2024.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved