Berita Sulut

Isu Sekda dari Pemprov Sulut, Pengamat: Ada Sisi Negatif dan Positif

Semua pejabat yang akan menempati jabatan tertinggi karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, bakal 'disuplai' dari Pemerintah Provinsi.

Penulis: Rul Mantik | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Arthur Rompis
Taufik Tumbelaka 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Wacana penggantian Sekretaris Daerah (Sekda) di sejumlah daerah, merebak. Tak terkecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Sekira 6 kabupaten/kota, bakal mengganti Sekda-nya.

Kabupaten/kota yang memiliki kans besar mengganti Sekda-nya itu di antaranya, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Boltim.

Isu beredar, semua pejabat yang akan menempati jabatan tertinggi karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, bakal 'disuplai' dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, jabatan Sekda adalah jabatan karir.

Namun, perkembangan saat ini menempatkan jabatan Sekda sebagai jabatan karir yang dipengaruhi politik.

"Sebetulnya, Sekda itu adalah jabatan karir. Jadi, biasanya, siapa pejabat yang paling senior, dialah yang akan diusulkan menjadi Sekda."

"Namun, saat ini, jabatan Sekda, 50 persen jabatan karir, 50 persen jabatan politik," terang pengamat jebolan Universitas Gajah Mada itu.

Oleh sebab itu, kata Taufik, penunjukan Sekda sangat dipengaruhi oleh kepala daerah, seperti gubernur atau bupati.

Soal isu Sekda di beberapa daerah yang akan disuplai dari Pemprov Sulut, menurut Taufik, bisa berdampak negatif dan positif.

"Kalau jabatan Sekda diambil dari internal kabupaten, sisi positifnya, dia sudah bisa menyesuaikan dengan kepala daerah dan pejabat di bawahnya," terang Taufik.

"Namun, Sekda dari internal itu harus menyesuaikan lagi hubungannya dengan pemerintahan di tingkat provinsi," imbuh putera mantan Gubernur Sulut, Tengah dan Gorontalo itu.

Jika jabatan Sekda diambil dari Pemprov, katanya, pejabat iti harus menyesuaikan diri lagi dengan kepala daerah di suatu kabupaten atau kota, dan dengan para pejabat di bawahnya.

"Tetapi, Sekda dari Pemprov itu akan lebih mudah berkomunikasi dengan Gubernur dan para pejabat Pemprov lainnya, sebab mereka sudah saling kenal dan telah lama bekerjasama," papar Taufik.

Jadi, katanya, siapapun Sekda yang akan dipilih nanti, apakah dari internal pejabat kabupaten dan kota, atau dari provinsi, tidak masalah.

"Selama mereka bekerja dengan baik, tak jadi soal jika jabatan Sekda diambil dari pejabat internal ataupun dari provinsi," pungkas Taufik.

Golkar Sulut Masih Optimis Dengan Airlangga

Ramalan Kesehatan 12 Zodiak Besok Jumat 10 September 2021, Aquarius Sakit

Peringatan Dini Jumat 10 September 2021, BMKG: 25 Wilayah Alami Cuaca Ekstrem Hujan Lebat dan Angin

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved