Breaking News:

Berita Sulut

Isu Sekda dari Pemprov Sulut, Pengamat: Ada Sisi Negatif dan Positif

Semua pejabat yang akan menempati jabatan tertinggi karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, bakal 'disuplai' dari Pemerintah Provinsi.

Penulis: Rul Mantik | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Arthur Rompis
Taufik Tumbelaka 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Wacana penggantian Sekretaris Daerah (Sekda) di sejumlah daerah, merebak. Tak terkecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Sekira 6 kabupaten/kota, bakal mengganti Sekda-nya.

Kabupaten/kota yang memiliki kans besar mengganti Sekda-nya itu di antaranya, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Boltim.

Isu beredar, semua pejabat yang akan menempati jabatan tertinggi karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, bakal 'disuplai' dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, jabatan Sekda adalah jabatan karir.

Namun, perkembangan saat ini menempatkan jabatan Sekda sebagai jabatan karir yang dipengaruhi politik.

"Sebetulnya, Sekda itu adalah jabatan karir. Jadi, biasanya, siapa pejabat yang paling senior, dialah yang akan diusulkan menjadi Sekda."

"Namun, saat ini, jabatan Sekda, 50 persen jabatan karir, 50 persen jabatan politik," terang pengamat jebolan Universitas Gajah Mada itu.

Oleh sebab itu, kata Taufik, penunjukan Sekda sangat dipengaruhi oleh kepala daerah, seperti gubernur atau bupati.

Soal isu Sekda di beberapa daerah yang akan disuplai dari Pemprov Sulut, menurut Taufik, bisa berdampak negatif dan positif.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved