Breaking News:

Sulut Maju

Pemprov Sulut Kumpulkan Asisten Setda Kabupaten dan Kota, Tegaskan Kembali Wewenang Gubernur

Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kegiatan Rapat Koordinasi

Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
Pemprov Sulut
Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) bersama Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Selasa (7/9/221).

Rakor tersebut bertajuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi.

Kegiatan diprakarsai Biro Pemerintahan dan Otononomi Daerah Setda Provinsi Sulut dibuka Asisten I Denny Mangala.

Ia menilai kegiatan yang dinilainya sangat penting dan strategis dalam sinergitas pemerintah daerah, terlebih lewat kehadiran para Asisten pemkab/pemkot sebagai peserta kegiatan yang merupakan bentuk kekompakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Denny mengatakan, pembahasan terkait dekonsentrasi tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan hal yang sudah cukup lama, meskipun dalam dinamikanya terjadi pasang surut.

Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor)
Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) (Pemprov Sulut)

"Ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Karena secara filosofis, tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah lama diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah yang utamanya menyebutkan bahwa fungsi gubernur dalam rangka bimbingan dan pengawasan (bimwas)," kata Asisten membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini.

Kewenangan inilah yang tidak bisa dicampuradukkan dengan hal-hal lain termasuk konstelasi politik. 

"Supaya tidak ada kesan peran gubernur untuk mengintervensi, peran gubernur itu dalam hal koordinasi," kata Mantan Asisten I Pemkab Minahasa ini.

Koordinasi ini dimaksudkan agar terjadi sinergitas yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sampai ke pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Olly Dondokambey
Gubernur Olly Dondokambey (Tribun manado / Ryo Noor)

"Sinergitas inilah yang tentunya akan memberi kontribusi positif dalam kita menjalankan roda pemerintahan, sehingga kita secara bersama-sama dapat bergerak dalam suatu kesatuan, yaitu dalam bingkai NKRI," terangnya.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya, rakor diharapkan dapat mengiventarisir data dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk nantinya dimasukkan dan digunakan dalam pengolahan data terkait tugas dan wewenang Gubernur Olly Dondokambey.

"Nanti kita coba melaksanakan forum kabupaten/kota khusus pemerintahan. Supaya ke depannya jika ada masalah-masalah strategis kabupaten/kota yang memerlukan fasilitasi dari pemerintah provinsi sebagai bimwas bisa sama-sama kita carikan solusi," katanya.

Diketahui, data dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota yang dimasukkan dan digunakan dalam pengolahan data akan disampaikan kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, serta akan menjadi laporan akhir sesuai format lampiran petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri

Hadir Analis Kebijakan Ahli Muda Kemendagri Sugianto, akademisi Vecky Masinanbow dan Ferry Daud Liando. (*)

Kantor Gubernur Sulawesi Utara
Kantor Gubernur Sulawesi Utara (tribunmanado.co.id/Ryo Noor)

Baca juga: 41 Orang Meninggal Terbakar dalam Kebakaran di Lapas Tangerang Subuh Tadi

Baca juga: Kebakaran Tadi Dini Hari Pukul 02.30 WIB, 40 Orang Dikabarkan Meninggal Dunia

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved