PDI Perjuangan Dorong Roling Pejabat di Bitung Tanpa Calo dan Suap

Dan ketiga, harus mampu bekerjasama dan menjabarkan instruksi maupun program dari pimpinan.

Ini wajib karena pejabat yang akan bertugas dituntut mampu melaksanakan visi-misi pimpinan yang sudah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dia optimis Maurits Mantiri dan Hengky Honandar akan berbuat yang terbaik dalam penentuan pejabat.

Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kota Bitung ini tidak meragukan hal tersebut.

Alasannya, jika pejabat yang diangkat tidak sesuai harapan, yang dirugikan justru mereka berdua.

"Apalagi pemerintahan ini periodenya cuma tiga tahun. Jadi kalau tidak tepat mengangkat pejabat, pimpinan yang akan menuai dampak buruknya," tandasnya.

Terkait rencana rolling pejabat, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkot Bitung (BKPSDM), Steven Suluh  menjelaskan tentang tata cara agenda itu termasuk waktu pelaksanaannya.

"Untuk pelantikan langsung tanpa meminta persetujuan dari Mendagri lewat Gubernur nanti Bulan Oktober. Aturannya bilang begitu."

"Aturan mengenai itu salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016," kata Steven Suluh.

Steven Suluh menambahkan, dari apa yang dia kutip terkait larangan dalam ketentuan dimaksud.

Mencantumkan Walikota atau Wakil Walikota, termasuk juga Bupati atau Wakil Bupati dan Gubernur atau Wakil Gubernur, tidak boleh merotasi pejabat selang enam bulan pasca dilantik.

Mereka dilarang mengutak-atik pejabat atau ASN sebelum waktu yang ditetapkan.

"Jadi di sini nanti Bulan Oktober. Itu karena Pak Walikota dan Wakil Walikota dilantik Bulan Maret."

"Oktober ini sudah bisa karena sudah lewat enam bulan sejak dilantik," tambahnya.

Dia mengakui belum lama ini ada pengangkatan dan pelantikan pejabat baru.