PDI Perjuangan Dorong Roling Pejabat di Bitung Tanpa Calo dan Suap

"Karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah mereka berdua."

"Jadi kalau kita mengintervensi dan pada akhirnya program tidak jalan, mereka berdua yang akan disalahkan masyarakat, bukan kita ataupun orang lain."

"Jadi kami hanya sebatas mengingatkan saja," kata dia.

Ia pun membeber hal-hal yang perlu diingatkan dan menjadi hal utama, dimana dalam  penentuan pejabat untuk agenda rolling harus steril dari praktek percaloan dan suap-menyuap.

Jangan sampai kejadian di Probolinggo terjadi di Bitung.

Pihaknya tidak mau mendengar ada calo jabatan dan praktek suap-menyuap.

Hal-hal ini sering terjadi sebelum rolling dilaksanakan.

“Karena itu dari sekarang kami akan mengawasi untuk memastikan hal itu tidak terjadi."

"Kalau ada indikasi seperti itu kami akan mengambil sikap. Bahkan kalau perlu kami yang melaporkan hal itu ke aparat hukum," tegasnya.

Geraldi berpendapat dalam merotasi pejabat ada beberapa unsur yang perlu dipikirkan.

Paling pertama menurut dia, pejabat yang akan diangkat harus punya kemampuan, integritas dan rekam jejak yang baik.

Unsur itu wajib agar kepercayaan yang akan diterima bisa dieksekusi dengan benar.

Kedua harus memiliki syarat administrasi yang sesuai.

Artinya, dari segi kepangkatan dan kelayakan sudah benar-benar pantas.

Kalaupun ada yang dipromosikan, jenjang karirnya harus diperhatikan.