Breaking News:

Pemkab Sitaro Siapkan Program Dana Duka  Rp 2 Juta

Setiap tahunnya, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran mencapai miliaran rupiah untuk program tersebut.

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Charles Komaling
Ivent/Tribun Manado
Elly Lasut saat diwawancarai sejumlah wartawan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemberian bantuan sosial duka bagi masyarakat yang meninggal dunia merupakan salah satu program yang ada di Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Setiap tahunnya, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran mencapai miliaran rupiah untuk program tersebut.

Adapun besaran bantuan sosial duka dimaksud yang berhak diperoleh, yakni mencapai Rp 2 juta. Dalam mengurus pencairan bantuan duka tersebut, masing-masing ahli waris dari orang yang meninggal dunia wajib mengantongi beberapa persyaratan.

Mulai dari permohonan kepada Bupati Kepulauan Sitaro, Akta Kematian, Keterangan Alih Waris dari pemerintah kelurahan atau kampung, Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga Nomor Rekening Tabungan ahli waris.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sitaro, Rachel Derek menjelaskan, syarat-syarat tersebut harus dimasukan melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Sitaro.

"Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seterusnya menyertakan permohonan yang ditujukan kepada bupati serta keterangan alih waris dari pemerintah kelurahan atau kampung di mana yang bersangkutan berdomisili," ujar Derek, Senin (6/9/2021).

Untuk alih waris, Derek bilang harus merupakan penduduk Kabupaten Sitaro yang dibuktikan dengan KTP. "Kalau rekening buku tabungan sebaiknya Bank Sulutgo untuk memudahkan proses pencairan, mengingat kas pemerintah daerah ada di Bank Sulutgo," ujar Derek.

Diterangkan, anggaran bantuan sosial duka setiap tahunnya dialokasikan lewat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sitaro. Sedangkan Bagian Kesra sendiri merupakan pelaksana teknis pengurusan dokumen yang masuk dari warga masyarakat.

"Makanya dalam proses pengurusannya, kami mengakomodir dokumen yang masuk secara bertahap, yang terdiri dari beberapa pemohon," jelas Derek.

Untuk tahun 2021, mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sitaro itu menyebut pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

"Untuk tahun ini kami mengurus dokumen dalam 26 tahap dengan jumlah pemohon mencapai 500 orang," lanjutnya.

Dari jumlah tersebut, Derek bilang sebagian merupakan pemohon yang belum sempat terakomodir sejak tahun anggaran 2020 lalu. Karenanya, Bagian Kesra telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1 miliar pada Perubahan APBD 2021 ini.  "Yang belum terakomodir tahun lalu, kita proses tahun ini," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved