Masih Ingat Tsamara Amany? Tuding Anies Bermanuver Soal Formula E, 'Mengapa, Takut Pak Gubernur?'

Menurut dia, jika ajang ini tidak berjalan maka bakal ada kerugian daerah. Dengan begitu turnamen Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah.

“Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak,” kata Ilyas.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter mengaku, tidak setuju terhadap interpelasi Formula E. Dia menyebut para koleganya di Parlemen Kebon Sirih terkesan buru-buru menempuh langkah interpelasi yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI tersebut.

“Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan,” ujar Jupiter.

Sebab, menurut dia, terkait proses perhelatan Formula E cukup panjang dijalankan dan juga sudah setujui oleh PDIP dan PSI saat pembahasan di rapat resmi dewan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desie Christyana Sari menilai, hak interpelasi yang digulirkan PDIP dan PSI tidak perlu dikuti. “Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu,” kata Desie.

Menurut dia, dewan di Kebon Sirih sebaiknya fokus saja terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, Desi mengungkapkan, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. “Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,” jelasnya.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, sebetulnya masih ada cara lain yang dapat ditempuh anggota dewan untuk meminta keterangan Anies. Kata dia, selama ini Anies selalu bersikap terbuka, sehingga dia menilai hak interpelasi memberi kesan Anies cenderung enggan berkomunikasi dengan DPRD.

“Interpelasi ini kan seolah-olah gubernur begitu tertutup sehingga tidak bisa memberikan informasi lagi, jadi kita memerlukan cara-cara yang ada UU-nya (interpelasi),” kata Abdul Aziz.

Penasehat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengimbau koleganya untuk menghentikan selisih paham tentang penggunaan hak interpelasi Formula E. Zita mengakui, rencana perhelatan Formula E memang menuai pro dan kontra di interal DPRD DKI Jakrta.

“Perdebatan kita bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat dewan selisih paham terus,” kata Zita yang juga anak dari Ketum PAN Zulkifli Hasan ini.

Zita mengatakan, pembahasan soal Formula E sebetulnya bisa dibicarakan secara terbuka di rapat Komisi. Karena itu, dia mempertanyakan rencana anggota Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin memakai hak interpelasi.

“Selama ini Gubernur dan jajarannya sangat kooperatif, semua data terbuka tidak ada yang ditutupi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kompak mengerahkan seluruh anggotanya atau full team untuk mengajukan hak interpelasi. Totalnya, ada 33 anggota yang terdiri dari 25 anggota dari PDI Perjuangan dan delapan anggota dari PSI.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana turnamen Formula E yang digelar pada 2022 mendatang. Dewan menilai, hendaknya turnamen dibatalkan dan duit dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Ibu Kota.