Masih Kenal Munarman? Mantan Sekum FPI Tak Terima Disebut Teroris: Jangan Sampai Kejebak

TRIBUNMANADO.CO.ID - Siapa yang tak kenal dengan Munarman.

Dia adalah mantan Sekretaris Umum ( Sekum) FPI yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri.

Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di Perumahan Modernhills, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan Munarman diduga kuat terlibat dalam jaringan terorisme di tiga daerah sekaligus.

Sebanyak 40 anggota kuasa hukum pengacara akan bela Munarman. (ANTARA FOTO)

Untuk kasus baiat teroris di Makassar, kata dia, mereka merupakan jaringan kelompok teroris JAD. Jaringan ini biasa dikenal terafiliasi dengan ISIS.

"Baiat itu yang di Makassar itu yang ISIS. Kalau UIN Jakarta dan Medan belum diterima," jelas dia.

Nah bagaimana kabarnya saat ini.

Berkas kasus dugaan terorisme yang menjerat mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman, segera rampung.

Setelah rampung akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung.

"Masih dalam proses (pemberkasan), sedikit lagi," Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/7).

Ramadhan enggan menjelaskan lebih jauh soal kasus penyelidikan kasus yang menjerat Munarman itu.

Dia pastikan proses penyidikan tetap berjalan.

"Iya proses penyidikan lah. Pokok ya proses masih berjalan, kita tunggu saja," pungkasnya.

Kuasa Hukum Bantah Disebut Teroris

Munarman masih ditahan Tim Densus 88 Antiteror atas kasus dugaan teroris di Indonesia.

Kuasa Hukum Munarman, Azis Yanuar meyakini ada kesalahpahaman dari aparat kepolisian yang menuding Munarman sebagai teroris.

Karena kliennya tidak pernah ada rekam jejak mendukung aksi terorisme di Indonesia.

"Kemudian, tidak pernah ada track record pak Haji Munarman bersama FPI secara organisasi mendukung aksi tindakan terorisme dalam bentuk  apapun itu yang pertama," ucapnya pada Kamis (12/8/2021).

Menurut Azis, Munarman selalu memberikan pencegahan kepada organisasu FPI, masyarakat, dan umat islam agar tidak terprovokasi aksi teror.

Azis melanjutkan, jika Munarman adalah pelaku teroris, maka sudah sejak lama ia melakukan bom bunuh diri.

"Pak Haji Munarman selalu mengkomunikasikan jika tidak sesuai ya ketentuannya, kita judicial review," jelas dia.

Azis menambahkan, ceramah Munarman selama ini dianggap sebagai imbauan kepada umat islam supaya tidak ada propaganda yang menyudutkan umat islam selalu menjadi pelaku teror.

Kliennya juga sering mengimbau kepada umat islam melalui ceramahnya agar umat islam tidak terlibat aksi teror.

"Hati-hati kita jangan sampai kejebak, buku-buku tentang yang beliau itu saya ada semua, kan lucu ketika beliau mengatakan ayok kita jangan terlibat aksi teror, lakukan semua sesuai konstituisi, kok dituduh terlibat teroris?," tutup Azis. 

Karier

Karier Munarman dimulai saat ia bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang sebagai sukarelawan pada tahun 1995, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Operasional organisasi yang sama pada tahun 1997.

Kemudian ia beralih menjadi Koordinator Kontras Aceh pada tahun 1999-2000 dan tinggal disana.

Karier ini berlanjut hingga ia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dimana ia kemudia berelokasi ke Jakarta dari Aceh.

Pada bulan September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah YLBHI mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan.

Saat terpilih Munarman unggul dengan perbandingan suara 17 dari 23 orang, mengalahkan Daniel Panjaitan yang saat itu menjabat Wakil Direktur YLBHI Jakartaa.

Munarman sendiri dicalonkan oleh LBH cabang Palembang, Banda Aceh, dan Lampung, sementara Daniel dicalonkan oleh LBH Semarang dan Jakarta.

Munarman ditangkap Densus 88. (Kompas TV)

Munarman dilantik pada bulan berikutnya dan berjanji akan menyatukan anggota-anggota yayasan sebagai langkah pertamanya dan ia dilantik pada bulan Oktober 2002.

Ketua sebelumnya Bambang Widjojanto diberhentikan oleh dewan pengawas YLBHI karena mengusulkan untuk mereformasi yayasan menjadi asosiasi yang lebih berpihak pada keanggotaan.

Hal ini dilakukan sebagai kritik kepada Adnan Buyung Nasution, salah satu pendiri dan ketua dari Dewan Pengawas berpindah haluan dan membela seorang pejabat militer senior yang teridentifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999 dengan alasan profesionalisme.

Pemecatan Bambang kemudian diikuti dengan pengunduran diri Wakil Ketua YLBHI, Munir.[10] Kritik lalu muncul di YLBHI karena Dewan Pengawas lalu langsung menyiapkan tim untuk memilih ketua yang baru. Kritik paling vokal disuarakan oleh Munarman dan hampir saja posisinya dalam Dewan Pengurus dicopot.

Dalam debat publiknya Munarman menyatakan,

"Untuk membangun demokrasi, kita harus mencari tahu siapa musuh kita, dan berteman... Perbedaan di antara kita adalah bagian dari tradisi. YLBHI tidak akan terpecah karena perbedaan.”

Pada Juli 2005 Makamah Konstitusi Indonesia menolak Tinjauan Yuridis yang diajukan oleh Munarman dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air terhadap Peraturan Pemerintah No. 7 Mengenai Sumber Daya Air (Peraturan Nomor 7 Tahun 2004) yang dianggap melanggar UUD 1945.

Jabatannya sebagai Ketua YLBHI terhenti pada tahun 2006 dengan dilantiknya Patra M. Zen sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia untuk periode 2006-2011.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: