ICW Protes Emir Moeis Jadi Komisaris di Perusahaan BUMN: Memang Ada Kemunduran

TRIBUNMANADO.CO.ID - Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mempertanyakan figur terpidana korupsi Izedrik Emir Moeis yang lebih bersih dan berkompeten untuk menduduki jabatan tersebut.

Menurutnya, penunjukan ini melanggar prinsip dasar pemerintahan yang kredibel.

"Masa gak ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan ketika dihubungi, Kamis (5/8/2021).

Ia menilai, penunjukan Emir Moeis sebagai komisaris perusahaan tersebut menandakan adanya kemunduran dalam pengelolaan BUMN oleh pemerintah.

"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN kita ya. Karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang masif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi," kata Adnan.

Terdakwa yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Jakarta, Kamis (20/3/2014). Emir diduga terlibat kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Atas hal ini, Adnan mengaku tak heran apabila sebagian besar BUMN tidak menghasilkan kinerja yang baik.

Terlebih, menurut dia, penunjukan Emir Moeis ini seakan merupakan bentuk pemakluman terhadap tindak pidana korupsi.

Sebab, eks narapidana korupsi bisa kembali menduduki jabatan publik usai menjalani hukuman.

"Jadi saya kira ada pemakluman terhadap korupsi yang membuat para eks napi korupsi bisa menjadi pejabat publik lagi," kata Adnan.

ICW Belum Tanggapi Lebih Somasi Moeldoko, Akui Punya Mandat Awasi Pemerintah

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurutnya mereka punya mandat untuk mengawasi pemerintah.

"Termasuk di dalamnya para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu," ujar Adnan, saat dihubungi Kamis (29/7/2021) malam.

Melalui kuasa hukumnya, Moeldoko meminta ICW membuktikan tuduhan soal keterkaitannya dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.