Nabsar Badoa, Anggota Banggar DPRD Bitung Sorot Penggunaan Anggaran Panangganan Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Musibah bencana non alam Pandemi Covid 19, terjadi secara global di seantero Dunia.

Mengharuskan negara-negara yang terdampak menggelontorkan anggaran untuk penangganan.

Tak terkecuali di Indonesia, lebih khusus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 2020 menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 83 Miliar.

Anggaran sebanyak itu diperoleh dari recofusing dan lainnya. Namun sayangnya dari rp 83 Miliar, anggaran penangganan Covid 19 Kota Bitung realisasinya diduga belum maksimal.

Kondisi ini menuai sorotan dari Nabsar Badoa anggota Badan Anggaran DPRD Bitung dari Fraksi PKP Indonesia.

"Dianggarkan Rp 83 Miliar, realisasi Rp 79 Miliar. Jika di hitung-hitung ada sisa atau selisih Rp 4 Miliar. Ini berarti belum maksimal pengaturan terlebih dalam penyaluran," kata Nabsar Badoa, Minggu (1/8/2021).

Menurut Nabsar Badoa satu diantara beberapa anggota DPRD Bitung yang kritis, penyalurannya diduga tidak tepat sasaran dan berujung penanganan penanggulangan Covid 19 belum maksimal.

Sampai, keberadaan Kota Bitung diamabang zona merah.

Melihat itu, personil komisi II DPRD Bitung medesak kepada Wali kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil walikota Hengky Honandar, agar lebih proaktif lagi dalam merealisasikan penggunaan anggaran covid 19 tahun 2021.

Sebagai wakil rakyat, hal ini harus dia kemukan dengan harapan MMHH akronim dari nama Wali kota Maurits Mantiri dan Wakil Hengky Honandar mampu mengimplementasikan itu.

Sebagai figur atau sosok  idaman Rakyat, pimpinan daerah dan DPRD Bitung harus terus bersinergi dalam mengaktualisasikan realisasi anggaran khususnya penangganan Covid 19.

"Kami juga selaku tokoh agama pelayan khusus (pelsus) penatua kolom 7 GMIM Getsemani Madidir wilayah ,  mengucapkan terima kasih pada kedua beliau Walikota dan Wakil, meski hari libur Sabtu (31/7) kemari, tidak berdiam diri tapi masuk keluar kampung membagi bantuan langsung pada anggota kolom kami dan masyarakat sekitarnya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah," tandasnya.

Di tempat terpisah pemerintah Kota Bitung, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjelaskan untuk penganggaran prinsipnya untuk mengantisipasi segala kebutuhan terkait dengan Covid 19.

Jika tidak teranggarkan atau terealisasi, praktis tidak terbayarkan.

"Untuk posisi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) atau tidak menyesuaian dengan kondisi keuangan daerah.  Tahun kemarin saja ada banyak pendapatan yang tidak terealisasi, yang sudah berhadapkan dengan belanja. Dari sisi keuangan anggaran covid 19 tahun kemarin tidak ada masalah," urai Riano Senduk sekretaris BKAD kota Bitung.