Breaking News:

Berita Sulut

Pemerintahan Olly Dondokambey Siapkan Kerja Sama Polda Sulut, Lindungi Perempuan dan Anak

Dalam penandatanganan MoU itu akan dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Kapolda Irjen Nana Sudjana.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Indry Panigoro
Foto IST/Kominfo Pemprov Sulut
dr Kartika Devi Tanos Kepala Dinas P3AD Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado Pemprov Sulut melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (P3AD) Sulut menyodorkan rencana kerja sama dengan Polda Sulut di momen Hari Anak Nasional.

dr Kartika Devi Tanos, Kepala Dinas P3AD Sulut mengungkapkan, sudah menyiapkan agenda kerja sama Dita dai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulut.

"Telah diagendakan penandatanganan nota kesepahaman untuk perlindungan perempuan dan anak bersama aparat hukum," kata dr Devi kepada tribunmanado.co.id, Sabtu (24/7/2021).

Dalam penandatanganan MoU itu akan dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Kapolda Irjen Nana Sudjana

dr Devi sudah jadi komitmen Pemprov Sulut untuk selalu menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

"Begitu pun di tengah Pandemi Covid anak-anak juga harus dilindungi kesehatannya agar tidak terpapar covid," pungkas istri Wagub Steven Kandouw ini.

dr Kartika Devi Tanos Kepala Dinas P3AD Sulut
dr Kartika Devi Tanos Kepala Dinas P3AD Sulut (Foto IST/Kominfo Pemprov Sulut)

Adapun Dinas P3AD Sulut mencatat angka kekerasan perempuan dan anak.

Terdata sepanjang tahun 2021, ada 92 kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak.

Kepala Dinas P3A Sulut mengharapkan, angka ini tak akan bertambah lagi

dr Devi menyebutkan berupaya mengoptimalisasi perlindungan perempuan dan anak yang saat ini berada dalam situasi kerentanan pada masa pandemi Covid-19.

"Dengan melihat kenyataan tersebut, pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota harus bergerak," ucap dr Devi.

Kartika Devi Tanos
Kartika Devi Tanos (TRIBUNMANADO/HANDIKA DAWANGI)

Jumlah kasus saat ini belum juga menggambarkan keseluruhan kasus kekerasan yang ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Angka ini hanya kasus yg masuk pelaporan langsung di UPTD PPA. Ada juga kasus-kasus yang dilaporkan di kepolisian atau pun UPTD PPA yang sudah terbentuk di kabupate/kota,"  kata Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sulut ini. (ryo)

berita Sulut

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved