Masih Ingat Sylviana Murni? Lawan Ahok di Pilkada DKI 'Serang' Pemerintah, Pertanyakan Bansos PPKM

Senator asal Dapil Provinsi DKI Jakarta ini meminta penyaluran bansos atau bantuan lainnya segera dipercepat, karena sudah Minggu kedua PPKM Darurat.

Sylviana Murni Kompas.com/David Oliver Purba)

Masyarakat, menurutnya, tentu sudah sangat-sangat membutuhkan.

Sylviana Murni menyebutkan bahwa dengan situasi yang sangat diperketat dan dibatasi dalam beraktivitas ini, baik bekerja, berdagang, berinteraksi, bagi masyarakat luas sangat sedikit yang bisa diharapkan untuk bertahan hidup, sementara kebutuhan sudah sangat menipis.

“Dengan diperketatnya dan dibatasinya aktivitas masyarakat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat dalam bertahan hidup di tengah kebutuhannya hidupnya yang sudah sangat menipis,” bebernya.

Diketahui, bantuan yang akan diberikan Pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang anggarannya dialokasikan mencapai Rp13,96 triliun. PKH akan disalurkan pada 10 juta penerima.

Selain itu ada program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar 10 juta penerima dengan anggaran Rp6,1 triliun. Penerima BST dan PKH juga akan diberikan beras sebanyak 10 kilogram (kg). (*)

Perjalanan Karir Sylviana 

Kiprah istri Gde Sardjana itu di Pemprov DKI Jakarta berawal pada 1985, selang empat tahun setelah ia menyabet gelar None Jakarta.

Saat itu, DKI Jakarta dipimpin Gubernur Soeprapto.

Sylviana memulai kariernya sebagai PNS sebagai staf penatar Badan Pembinaan, Pendidikan, dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) DKI selama hingga 1987, lalu menjadi staf Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta sampai 1989.

Selang dua tahun, ia menjabat Kepala Sub Bagian Seni Budaya Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta selama empat tahun hingga 1995, sebelum menjabat Kepala Bagian Kebudayaan Biro Pembinaan Mental DKI Jakarta pada 1995-1997.

Perempuan yang memperoleh gelar profesor dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta ini juga pernah menjadi politisi Partai Golkar.

Ia bahkan pernah duduk di kursi DPRD DKI Jakarta periode 1997-1999.

Sylviana kemudian kembali menjadi birokrat sehubungan peraturan pemerintah yang mewajibkan PNS tidak berkaitan langsung dengan partai politik.